KPU Archives - Page 12 of 13

13/02/2018

Wujudkan Pemilu Bebas Konflik, Piagam Thamrin 14 Dideklarasikan

JAKARTA (independensi.com) – RUBIK (Rumah Bebas Konflik) Senin (12/2) menggandeng Forum Pemred, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan

10/02/2018

Gandeng Forum Pemred, RUBIK Deklarasikan Kampanye Pemilu Bebas Konflik

Kampanye Pemilu Bebas Konflik dideklarasikan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), RUBIK dan puluhan pemimpin redaksi media massa nasional yang tergabung dalam Forum Pemred.

02/02/2018

PPP Muktamar Jakarta Minta KPU Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

KPU harus dapat menunggu selesainya konflik dualisme kepengurusan PPP ini sebelum melakukan verifikasi faktual.

26/01/2018 One comment

Ketua KPU Umumkan Verifikasi Parpol 28-30 Januari 2018

Jadwal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan KPU atau PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

02/01/2018

Inilah 171 Daerah Peserta Pilkada Serentak, Daerah Mana Saja Rawan SARA?

Kampanye menggunakan isu SARA dan politik menghalalkan secara cara itu dinilai sangat berbahaya bagi NKRI

01/12/2017

Calon Independen Pilkada Kota Bekasi Nihil

BEKASI (IndependensI.com) – Dapat dipastikan, dalam pelaksanaan Pilkasa Kota Bekasi 2018, tidak ada peserta dari jalur independen atau perseorangan. Sebab

23/10/2017

Pencetakan e-KTP Terkendala Blanko

BEKASI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat pada 2018, sebanyak 17 pemerintahan. Sebanyak 16 di tingkat kota

16/10/2017

Kubu Djan Datangi Bawaslu : Sengketa Di PPP

JAKARTA (Independensi.com) – Ketua DPP PPP kubu Djan Farizd Bidang Komunikasi dan Informasi, Ahmad Ghazali Harahap mengungkapkan, pihaknya baru saja

14/10/2017

PPP Djan Faridz Pertanyakan Ketidakabsahan Hukum Partainya

JAKARTA (Independensi.com) – Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Muktamar Jakarta Akhmad Gojali Harahap menilai, pernyataan yang dilontarkan

11/10/2017

SIPOL KPU Jangan Jadi Polemik yang Tak Produktif

JAKARTA (independensi.com) – Polemik soal kewajiban partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019 oleh KPU untuk memasukkan data ke