Tidak ada pilihan lain bagi aparat hukum untuk mengusut tuntas kekerasan dan kebiadaan 28/8 itu, termasuk kemungkinan meminta pertanggungjawaban oknum TNI jika terlibat
Kegiatan sosial yang dilakukan keluarga besar Pakati 96 bukan hanya dilakukan karena adanya Pandemi Covid-19 saja, namun sudah menjadi sebuah kegiatan sosial di lingkuangan keluarga besar Pakati 96
DPR dan Presiden Jokowi harus menolak RPerpres ini, apalagi dibahas di tengah Pandemi Covid-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat