Deklarasi Antiradikalisme Dimulai, Kampus Tak Boleh Jadi Sumber Radikalisme

Loading

SURABAYA (IndependensI.com) – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memimpin Deklarasi Antiradikalisme Perguruan Tinggi yang disampaikan oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi di Jawa Timur (Jatim) di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.

“Peran perguruan tinggi besar, rasanya mereka yang ada di perguruan tinggi menjadi ujung tombak untuk bela negara. Walau dalam Undang-Undang tentang Bela Negara ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, namun mereka yang ada di perguruan tinggi menjadi ujung tombak,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di Surabaya, Kamis (6/7/2017).

Karenanya seluruh Pergurun Tinggi dorong stakeholder di dalamnya mulai dari pimpinan civitas dosen dan mahasiswa Tugas perguruan tinggi untuk pengembangan Tri Dharma yakni pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat saat ini, menurut dia, tidak cukup hanya menghasilkan sarjana saja, tetapi harus punya kompetensi sesuai bidang ilmu.

Selain itu, ia menegaskan perlu pula dikemas agar mereka mempunyai jiwa nasionalisme tinggi, bagaimana mereka berperilaku sebagai bangsa yang tetap memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau kita hanya berpikir agama dalam mengatur negara rasanya akan seperti negara di Asia Tengah atau Timur Tengah, seperti Pakistan dan Afganistan. Nasionalisme saja tidak cukup karena itu pendekatan religius dan nasionalisme penting,” ujar Nasir seperti dikutip Antara.

Sesuai dengan penetapan pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB, bahwa Indonesia mempunyai Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika menjadi penegasan, karenanya tugas perguruan tinggi untuk menjaga Indonesia tetap sebagai NKRI yang harmonis antaragama dan suku bangsa.

“Tidak ada lagi yang berpikir ini kelompok saya sendiri. Kampus tidak boleh justru jadi sumber radikalisme dan terorisme, rektor tanggung jawab penuh,” katanya.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Mayjen TNI R Gautama Wiranegara menyebut perkembangan radikalisme melalui media sosial besar, bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Amerika Selatan dan Korea Selatan. Tidak hanya dari kalangan ekonomi rendah, yang terdidik bahkan memiliki jenjang pendidikan S2 ada pula yang ikut bergabung dengan ISIS.

“Jika kita lengah, bangsa kita hancur karena radikalisme dan terorisme. Karenanya kita sama-sama hadapi bahaya ini sehingga tidak bisa berkembang di Indonesia,” ujar dia.

Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Prof Teguh Soedarto mengatakan kegiatan deklarasi ini tentu akan meningkatkan peran tri dharma perguruan tinggi. Apalagi kegiatan ini dibarengi dengan pameran teknologi tepat guna dari universitas yang juga disebut Kampus Bela Negara.

Sejauh ini produk teknologi tepat guna UPN “Veteran” Jawa Timur telah dipakai 68 kabupaten dengan bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal sejak enam tahun lalu, dengan 213 paket teknologi yang dibantukan dan dipakai desa tertinggal.

Isi deklarasi tersebut yakni pertama, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan NKRI dan Bhinneka Tinggal Ika. Kedua, mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, mencegah dan melarang berbagai bentuk kegiatan radikalisme dan terorisme serta menjaga kerukunan umat beragama. Keempat, mencegah dan melarang penyalahgunaan dan peredaran narkotika, precursor dan zat adiktif lainnya dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara.