JAKARTA (Independensi.com) – Dukungan partai politik bukan lagi jaminan kemenangan elektoral dalam Pilpres 2019. “Masyarakat bisa mengamati bahwa ada dinamika perubahan konstalasi politik pasca-Pilgub DKI Jakarta 2017.
“Salah satunya adalah dukungan parpol pendukung ternyata relatif tidak berdampak elektoral terhadap kemenangan kandidat yang diusung, seperti kekalahan yang dialami Ahok-Djarot,” kata pengamat politik Igor Dirgantara ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menurut Igor, menjaga peluang petahana yakni Presiden Jokowi untuk bisa memimpin kembali pada 2019 merupakan skenario prioritas PDI Perjuangan beserta pemerintah, terutama pasca kekalahan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena itu, dengan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen maka PDI Perjuangan beserta Jokowi memang akan lebih diuntungkan, terutama jika dilihat dari dukungan parpol koalisi pemerintah sekarang ini.
Namun demikian soliditas koalisi pendukung parpol terhadap Jokowi juga perlu ditakar kembali. Alasannya, karena koalisi parpol pendukung pemerintah kini seolah tidak solid. Hal ini terbukti dengan tidak satu suaranya setiap parpol menyikapi setiap arah kebijakan pemerintah.
“Partai Amanat Nasional misalnya, yang paling dianggap ‘mbalelo’ dengan beberapa kebijakan penting pemerintah. Oleh karena itu momentum reshuffle tampaknya dapat menjadi salah satu upaya konsolidasi sebelum datangnya tahun politik 2018 ” kata pengamat politik Universitas Jayabaya ini sebagaimana dikutip Antara.
Lebih jauh Igor memandang persaingan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto masih terbuka lebar. Jika dua tokoh itu kembali bersaing dalam Pilpres 2019, maka posisi pendamping Presiden atau calon Wakil Presiden merupakan hal krusial yang perlu dipertimbangkan.