Editorial : Menjaga Kebaikan Golkar dan Marwah DPR

Independensi.com – Bukanlah suatu yang berlebihan atau melewati batas kewajaran menyatakan pendapat sesuai isi hati walaupun itu kadang dianggap sebagian orang sebagai melawan arus, namun hati nurani tidak bisa dilangkahi, hanya saja berani mengungkapkannya atau tidak.

Itulah kira-kira pergumulan di dalam benak Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golongan Karya (Golkar) Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) mengungkapkan isi hatinya dengan meminta Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum (Ketum) partai. Tak hanya dari posisi Ketum Golkar, tetapi Titiek juga meminta Novanto mundur dari posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Alasan Titiek, meminta Setya Novanto harus mundur adalah demi kebaikan Golkar serta menjaga marwah DPR. Sebab saat ini kata Titiek, KPK sudah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Ditegaskan Titiek, “Rasanya untuk kebaikan Golkar ke depan dan untuk menjaga marwah DPR, saya mengharapkan agar Ketua DPR bisa berbesar hati mengundurkan diri,” ujarnya setelah bertemu dengan Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/8) kemarin.

Lebih lanjut Titiek menguraikan, sikap itu penting agar DPR tidak dihujat karena ketuanya berstatus tersangka serta roda organisasi Golkar bisa terus berjalan. Dengan mundur dari DPR dan Golkar, Novanto dinilai bisa lebih fokus menyelesaikan kasusnya. “Biar DPR tidak dihujat dan Golkar bisa jalan lebih baik. Supaya Novanto bisa fokus menyelesaikan masalah hukumnya,” tambah Titiek.

Kecintaan Titiek terhadap Golkar tentu tidak perlu diragukan lagi, sebab dia mengikuti perjalanan Golkar yang semula berupa Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) menjadi Dolongan Karya (Golkar) sebagai suatu kekuatan social politik sejak Pemilu tahun 1971 menjadi Organisasi Sosial Politik peserta Pemilu bersama dua partai politik yaitu Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrsi Indonesia (PDI-yang kemudian PDI-P-Perjuangan).

Titiek sebagai putri Presiden ke-2 RI Jenderal Soeharto, yang memerintah 32 tahun tidak bisa dipisahkan dari perjalanan Golkar, di mana sepanjang pemerintahannya itu Suharto adalah Ketua Dewan Pembina yang lebih menentukan dari menjadikan Golkar merupakan salah satu mesin politik bersama ABRI (TNI-Polri), dan birokrasi (Korps Pegawai Negeri) yang dulu disebut tiga pilar ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).

Kecintaan putri Presiden Soeharto itu tentu tidak diragukan lagi terhadap Golkar, sehingga adalah wajar apabila dia memberanikan diri mengemukakan isi hatinya demi jayanya Golkar dan menjaga marwah DPR.

Sebagai anggota DPR, Titiek juga merasa bertanggung jawab bahwa DPR sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia, di mana Setya Novanto sebagai Ketuanya adalah tidak elok lembaga terhormat dan bagian dari penentu arah dan kebijakan penyelenggaraan negara itu dipimpin seorang terpidana. Apa kata dunia? Mungkin itulah yang mendorong Titiek mengemukakan isi hatinya tersebut.

Untuk kedua kalinya Titiek Suharto menyatakan isi hati nuraninya berbeda dari partai serta pegiat partai Golkar lainnya, selain meminta Setya Novanto mundur dari Ketum Golkar dan Ketua DPR, sebelumnya Titiek juga pernah “jalan sendiri” ketika kampanye di Pilgub DKI Jakarta. Ketika Golkar mengusung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat, Titiek sendiri menyatakan dukungannya kepada pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kita tidak ingin mencampuri urusan internal Partai Golkar apalagi urusan kepemimpinan lembaga tertinggi negara DPR, yang ingin kita soroti adalah ketegaran dan ketegasan seorang Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menyatakan isi hatinya yang jelas melawan arus, namun ia berani mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas yang tidak.

Apakah yang diminta mundur akan menerima baik permintaan Titiek itu adalah urusan yang bersangkutan, serta apakah jajaran Partai Golkar menyambut isi hati Titiek, sebagai suatu bentuk kecintaan terhadap Golkar, dan para anggota DPR peduli dengan marwah lembaga itu, terserah masing-masing yang berkepentingan. (Bch)