JAKARTA(IndependensI.com) -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terus mendorong pengembangan kota cerdas di Indonesia untuk peningkatan kualitas kehidupan pada kawasan perkotaan. Kini diperkirakan lebih dari 53 persen penduduk Indonesia tinggal pada kawasan perkotaan.
Menteri Basuki mengatakan bahwa fenomena urbanisasi terjadi di setiap kota di dunia, namun dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Oleh karenanya urbanisasi harus dianggap sebagai tantangan, bukan suatu masalah. Kementerian PUPR berkomitmen untuk menerapkan secara luas konsep-konsep kota cerdas guna meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur, meningkatkan optimasi sistem yang efisien dan menghindari gangguan terhadap infrastruktur antara lain melalui penerapan free flow jalan tol, analisis traffic kendaraan dan pengelolaan sampah terpadu.
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kota cerdas serta berbagi pengalaman dengan negara lainnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Sri hartoyo menghadiri konferensi terkait pengembangan Infrastruktur menuju Kota Cerdas yang berlangsung 4-7 September 2017, di Seoul, Korea Selatan. Konferensi mengangkat tema, “Global Infrastructure Cooperation Conference” (GICC) dan “World Smart City Week” (WSCW).
Dalam rangkaian konferensi dibahas mengenai perencanaan dan pengembangan kota cerdas merupakan integrasi dengan pengembangan Information and Communication Technology (ICT) dan infrastruktur hijau. Belajar dari pengalaman Korea Selatan, perencanaan dan pengembangan kota cerdas termasuk menyiapkan industri pendukungnya serta penyediaan peta jalan (roadmap) yang digunakan untuk pendampingan kota cerdas di beberapa negara lainnya.
Oleh karena itu, dalam rangkaian konferensi internasional GICC dan WSCW, Pemerintah Korea Selatan mengundang beberapa negara berkembang untuk hadir guna membahas peta jalan yang digunakan pendampingan kota cerdas di negara-negara mitra Korea Selatan. Selain itu juga dilakukan pertemuan bilateral antar beberapa negara mitra tersebut.
Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea (Ministry of Land Infrastructure and Transportation / MLIT) Korea Selatan pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador pada bulan Oktober 2016 telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kota Cerdas. Kerjasama yang dilakukan antara lain dalam merumuskan detail terkait penyiapan kebijakan dan regulasi, perencanaan dan pengelolaan kota cerdas, serta peningkatan kapasitas dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan di Indonesia.
Kemudian akan ditindaklanuti dengan berbagai kegiatan yang melibatkan tidak hanya Ditjen Cipta Karya, namun juga Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Ditjen Penyediaan Perumahan, serta Kementerian / Lembaga (K/L) terkait lainnya. Kegiatan perencanaan dan pengembangan kota cerdas yang tengah dilakukan, diharapkan dapat selaras dengan Peta Jalan Kota Layak Huni 2030 yang menjadi visi Kementerian PUPR.