BANDUNG (IndependensI.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Negara Bagian Khartoum di Sudan secara resmi menandatangani kerjasama Provinsi Kembar atau Sister Province. Kerjasama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Jawa Barat dan Khartoum di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (6/10/2017).
Khartoum adalah ibu kota Sudan dan letaknya sangat strategis karena di lewati sungai Nil yang sekaligus membelah kota ini menjadi dua bagian.
MoU ini ditandatangai secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Gubernur Khartoum Abdelrahim Mohamed Hussein Abdelkarim. Turut hadir dalam momentum bersejarah ini, yakni Duta Besar (Dubes) Republik Sudan untuk Indonesia dan Singapura, Al Siddig Abdul Aziz Abdalla dan Duta Besar Indonesia untuk Republik Sudan, Burhanuddin Badruzzaman.
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari Letter of Intent (LoI) antara Jawa Barat-Khartoum beberapa waktu lalu. Pada Januari 2017, Gubernur Aher bersama jajaran Pemprov Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Khartoum, Sudan untuk mempelopori kerja sama ini.
“Kita tandatangani MoU tanda kerjasama dalam bentuk Sister Province itu resmi terjadi antara Provinsi Jawa Barat dan Negara Bagian Khartoum,” kata Aher usai acara penandatanganan MoU.
Lebih lanjut, Aher mengatakan kerjasama Jabar dan Khartoum dilakukan dalam berbagai bidang. Seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian dan peternakan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, peningkatan SDM, dan perdagangan.
Tak kalah menarik, Aher pun ingin Jawa Barat belajar ketahanan pangan dari Sudan. Sudan telah mampu berswasembada pangan protein hewani. Maka dari itu harga daging sapi dan kambing di Sudan jauh lebih murah dibanding di Indonesia.
Sudan memiliki potensi luar biasa dalam berbagai bidang. Terlebih saat embargo ekonominya dilepas oleh Amerika Serikat. Aher mengaku kondisi stabilitas keamanan di Sudan sangat kondusif, sehingga kegiatan ekonomi pun berjalan dengan baik. Hal ini jauh dari perkiraan sebagian besar pihak tentang Sudan yang diliputi berbagai konflik saudara.
“Potensi kerjasamanya sangat terbuka dengan kita. Saling membutuhkan satu sama lain, kita butuh Sudan dan Sudan juga butuh kita. Sumber Daya Alam di Sudan juga banyak memiliki kelebihan,” ujar Aher.
“Yang jelas dengan kerjasama MoU Sister Province ini akan memayungi kerjasama dalam berbagai hal. Jadi ini payung besarnya dibuat, nanti rinciannya dibuat juga. Kan kalau kerja sama tanpa Sister Province, ya kerja sama dalam bidang-bidang secara terperinci tapi tidak tidak ada payung besarnya,” paparnya.
Sebenarnya kerjasama antara Indonesia dengan Sudan sudah berjalan dengan baik. Misanya dalam bidang pendidikan. Ada sebanyak 1.000-an mahasiswa asal Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Sudan. Khususnya pedidikan dalam bidang Ilmu Syariah. Sebaliknya, banyak juga mahasiswa Sudan yang sedang menempun pendidikan di Indonesia.
“Teman-teman di Sudan juga membutuhkan hal lain diantaranya furniture, seperti dari Jepara yang ukiran-ukiran itu dibutuhkan banget. Kemudian yang dibutuhkan Sudan juga adalah pelatihan-pelatihan. Sebab di sana industri kecil – menengah itu sedang berkembang dan membutuhkan pelatihan-pelatihan,” jelas Aher.
Untuk merealisasikan kerjasama ini, Aher menuturkan pihaknya bersama Pemerintah Khartoum akan membentuk tim khusus. Tim ini akan bekerja menentukan langkah konkrit sebagai tindak lanjut kerjasama antara kedua provinsi bersaudara ini.
“Kesepakatan ini membutuhkan berbagai instrumen untuk menjalankannya, salah satunya yaitu membentuk Tim Kerja tersebut. Secepatnya (tim akan dibuat) dan itu (pembentukan tim) hanya salah satu instrumen saja, masih banyak instrumen-instrumen yang lain untuk menyukseskan kerjasama ini,” ungkap Gubernur Khartoum Abdelrahim Mohamed Hussein Abdelkarim usai penandatanganan MoU.
“Pada hari ini kita menandatangani MoU untuk memperkuat hubungan tersebut di berbagai bidang,” tambahnya.
Gubernur Abdelrahim pun berkomitmen segera merealisasikan kerjasama Sister Province ini setelah dirinya kembali ke Sudan. Ada dua alasan Khartoum membina kerjasama dengan Jawa Barat. Pertama, Jawa Barat adalah pihak pertama yang menghidupkan kerjasama tersebut. Dan kedua, karena Kota Bandung adalah ibukota Provinsi Jawa Barat, kota dimana kemerdekaan Sudan dideklarasikan pertama kali.
“Karena hal tersebut masyarakat Sudan memiliki hubungan yang sangat kuat, sangat emosional dengan Bandung dan Jawa Barat. Bandung itu diabadikan dalam sejarah Sudan, yaitu dalam salah satu lagu yang termasyhur di sana. Begitu juga Soekarno sosok yang legendaris di sana. Setiap orang Sudan itu pasti tahu Indonesia, pasti tahu Soekarno, dan pasti tahu Bandung,” tutur Abdelrahim.
Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Sudan sudah terjalin lebih dari 100 tahun yag lalu. Terutama setelah salah satu Ulama asal Sudan yang melakukan dakwah di Indonesia. Sejarah Indonesia–Sudan semakin kuat terbentuk setelah Sudan menjadi salah satu peserta Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.
Ketika KAA 1955, bendera Sudan warna dan polanya tidak seperti bendera saat ini. Waktu itu bendera Sudan hanya kain putih bertuliskan Sudan. Soekarno lah orang yang pertama kali mengibarkan bendera Sudan. Kemerdekaan Sudan pun dideklarasikan pertama kali di Kota Bandung. Baru kemudian kemerdekaan tersebut dideklarasikan di Sudan.
Senada dengan Gubernur Abdelrahim, menurut Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia dan Singapura, Al Siddig Abdul Aziz Abdalla, hubungan Indonesia dan Sudah memiliki akar sejarah panjang dan kuat. Dubes Al Siddig berharap kunjungan delegasi Gubernur Khartoum serta delegasinya ke Jawa Barat kali ini akan menghadirkan hubungan lebih kuat ke depan.
“Di Kota Bandung pertama kali dikibarkan bendera Sudan pada KAA 1955. Dan pada hari ini pula bersamaan dengan momentum dihapuskannya embargo terhadap Sudan yang sudah berlangsung selama 20 tahun,” tukas Dubes Al Siddig.
“Kunjungan kali ini semoga menghadirkan potensi untuk memperkuat Indonesia dan Sudan, serta antara Negara Bagian Khartoum dan Provinsi Jawa Barat untuk masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya. (Irfan Miswari)