Belajar dari Caper dan Ambisi

Oleh : Yo Sugianto

IndependensI.com – Kegarangan 15 klub peserta Liga 1 yang mengancam akan mundur dari kompetisi jika akan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) tidak memenuhi tuntutan mereka lenyap. Bahkan tak berani berkomentar ketika ditanya wartawan usai pertemuan dengan PSSI dan PT LIB tanggal 10 Oktober 2017.

Batalnya ancaman mogok dari 15 klub itu, seperti dijelaskan oleh Edy Rahmayadi dan juga Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan bahwa persoalan yang muncul tak lain karena soal miskomunikasi. Semua permasalahan yang dikeluhkan telah diselesaikan secara kekeluargaan, tambah Berlinton.

Lucunya, menurut Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi seusai pertemuan, soal rencana mogok dari 15 klub yang tergabung dalam Forum Klub Sepakbola Profesional Indonesia (FKSPI) itu karena wartawan.

“Ini [klub-klub] minta ada perbaikan-perbaikan. Setelah bertemu, persoalannya ada kesalahpahaman komunikasi. Sudah katanya. Yang katanya mogok-mogok, itu gara-gara [pemberitaan] wartawan saja,” ujarnya lagi seperti dikutip dari cnnindonesia.

Menilik pernyataan Edy Rahmayadi itu, yang menyebut wartawan sebagai pihak yang bersalah sehingga muncul rencana mogok dari 15 klub itu, apakah itu bukan jurus berkelit saja dari FKSPI untuk menjaga muka di depan ketua umumnya. Jika benar itu karena wartawan yang salah tulis, baik judul maupun isi berita, kenapa didiamkan hingga sampai 6 (enam) hari sejak hal itu diberitakan (dihitung dari hasil konperensi pers FKSPI tanggal 4 Oktober hingga pertemuan dengan PSSI dan PT LIB 10 Oktober 2017).

Jurus model begitu sungguh tidak sesuai dengan nama forum yang dipakai, yang menggunakan sebutan profesional. Mereka punya hak jawab jika merasa dirugikan,bukan membiarkan lalu merengek seperti anak kecil mengadu ke bapaknya karena merasa dinakali atau dijahati orang lain.

Rasanya pers perlu mengklarifikasi hal ini kepada para klub, jangan berdiam diri saja karena akan membenarkan pernyataan tersebut. Benarkah para klub mengatakan hal itu kepada Ketua Umum PSSI?. Sudah saatnya pena wartawan dipertajam untuk mengkritisi klub-klub dan PSSI sendiri, tidak hanya memberitakan rilis berita atau jumpa pers saja sehingga kesan seragam di banyak media tak terelakkan.

Seperti ramai diberitakan, FKSPI dalam jumpa pers di Jakarta, 4 Oktober 2017 lalu menilai bahwa mereka menganggap PT LIB tak komitmen dengan perjanjian yang telah disepakati sedari awal musim. Ada tiga aspek yang dinilai tak sesuai yaitu aspek bisnis, teknis dan legal.

Lima belas tim itu adalah Arema FC, Barito Putera, Bhayangkara FC, Madura United, Mitra Kutai Kartanegara, Persegres Gresik United, Persela Lamongan, Perseru Serui, Persiba Balikpapan, Persija Jakarta, Persipura Jayapura, PSM Makassar, Pusamania Borneo FC, Semen Padang, dan Sriwijaya FC.

Praktis, hanya tiga klub saja yang tidak terlibat dalam aksi protes ini yaitu Bali United, Persib Bandung, dan juga PS TNI.

PT. LIB dinilai abai terhadap tiga aspek yang menjadi syarat-syarat utama berjalannya kompetisi yakni bisnis, teknis, dan legal. Apalagi surat perjanjian yang ditandatangani pada awal kompetisi lalu, juga belum dikembalikan pihak PT. LIB kepada masing-masing klub.

Aspek bisnis yang transparansinya dituntut oleh FKSPI itu berkaitan dengan jumlah sponsor, hak siar, penggunaan anggaran, pelaksanaan siaran langsung laga, ranking dan rating televisi, sampai jadwal pertandingan. Tentu saja ada nominal uang yang harus dipaparkan berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Sementara aspek teknis menyentuh regulasi, penugasan wasit, aturan dalam kompetisi usia dini, transparansi pertandingan kandang dan tandang, serta implementasi fairness dalam setiap laga.

Terakhir, aspek legal berkorelasi dengan kejelasan pemilik modal, kesepakatan hak dan kewajiban, hingga upah dari para pemain yang dipanggil tim nasional Indonesia untuk laga-laga internasional yang mereka lakoni.

Cari Perhatian

Melempemnya FKSPI mengingatkan pada tingkah laku anak baru gede yang cari perhatian (caper) jika merasa dirinya dicueki atau didiamkan. Itu yang terjadi, para klubcaper para klub itu ke Ketua Umum-nya, biar diperhatikan.

Soal caper itu hak para klub yang profesional itu (tentu profesional di sini berarti luas, termasuk tata kelola klub yang sudah oke, membayar gaji pemain dan ofisial tak pernah telat), toh mereka mengadu ke bapaknya. Tapi perlukah caper model begitu dipertontonkan ke masyarakat, tak hanya ke penggemar sepakbola?. Tidakkah malah jadi bahan tertawaan saja : “Oh segitu saja klub-klub yang sudah punya nama mentereng jika ngambek?”.

Apapun hasil yang sudah disampaikan kepada publik tentang pertemuan antara peserta Liga 1 (minus Perseru Serui yang tidak hadir) dengan PSSI dan PT LIB, satu hal yang jelas adalah sosok Edy Rahmayadi yang disegani oleh semua pihak. Ketegasannya sebagai pemimpin tampak jelas, seperti terlihat dari komentarnya sebelum pertemuan itu : “Silahkan kalau mereka mau mogok bertanding. Berarti Liga 1 kita bubarkan saja. Tak usah lagi mereka main.”

Namun rasa segan, takut, gentar, jerih atau apapun istilahnya, seharusnya diikuti dengan sikap kritis yang tidak diartikan melawan tapi mengingatkan. Edy Rahmayadi bukan tahu segalanya, apalagi Pangkostrad ini terbilang wajah baru di dunia sepakbola, meski sudah membawahi PS TNI AD atau membina PSMS.

Semisal tentang masalah legalitas, jual beli lisensi, rangkap jabatan, Statuta, Regulasi, sampai kepada soal transparansi keuangan. Masyarakat masih ingat pengalihan status Iwan Budianto dari Wakil Ketua Umum menjadi staf khusus Ketua Umum, belum jelasnya nilai hak siar televisi untuk Liga 1 dan 1, besarnya sponsor Indofood di Liga 2 dan lainnya.

Di situlah dituntut peran FKSPI, jika memang masih eksis nantinya dan syukur bertambah menjadi 18 klub yang tergabung di dalamnya. Tuntutan peran itu akan lenyap jika forum ini memang hanya dibuat sesaat saja, seperti halnya akun abal-abal yang banyak berseliweran di media sosial, dipakai untuk mencari perhatian atau menyerang lawan politiknya.

Pada sisi lain, adanya keributan dari FKSPI itu juga menjadi momentum bagus bagi Edy Rahmayadi sendiri untuk memikirkan ulang langkah politiknya. Apakah tetap konsisten menjadikan PSSI sebagai organisasi yang “Bermartabat dan Profesional”, dengan prestasi yang lebih gemilang ataukah membiarkan saja seperti yang sudah ada, dan baru turun tangan jika ada yang caper seperti FKSPI?. Saat ini dengan rangkap jabatan sebagai Pangkostrad sudah banyak pekerjaan rumah di PSSI,yang dihadapinya. Mulai dari mutu wasit yang tak kunjung membaik, regulasi kompetisi yang tidak konsisten, ricuhnya pertandingan di kedua liga, legalitas pada beberapa klub dan lainnya.

Pengalaman dalam masa kepengurusan yang 11 bulan lamanya tentu mengajarkan pada Edy Rahmayadi bahwa bahwa menjadi seorang Ketua Umum PSSI bukanlah suatu pekerjaan sederhana apalagi jika harus membagi konsentrasi dengan jabatan publik lainnya. Dua kekuasaan yang digenggamnya, di PSSI dan militer, tidak dengan serta merta bisa memaksakan hasil yang cepat. Terbukti hasil dari SEA Games yang hanya membuahkan medali perunggu.

Lebih baik dalam sisa 3 tahun masa jabatannya di PSSI, sang jenderal lebih berkonsentrasi lagi, memikirkan apa saja yang keliru dilakukan dan bisa diperbaiki untuk kemajuan sepakbola (organisasi, kompetisi, pembinaan usia dini, industrialisasi sepakbola, pengadaan lapangan, peningkatan kualitas wasit).

Itu semua hanya harapan, pembelajaran dari berbagai masalah yang ada dalam satu tahun kepengurusan PSSI, termasuk adanya FKSPI yang main gertak lewat media itu. Entah seperti apa wajah persepakbolaan Indonesia nantinya jika Ketua Umum PSSI akan sibuk menjalankan jabatan rangkap lainnya yakni sebagai Gubernur Sumatra Utara, karena Edy Rahmayadi sudah mencalonkan diri untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sumut 2018.

Statuta PSSI memang tak melarang Ketua Umum merangkap jabatan sebagai kepala daerah. Edy Rahmayadi hanya perlu menanggalkan jabatannya sebagai Pangkostrad, dan ini sudah ia wacanakan akan dilakukan pada Januari atau Februari 2018 mendatang.

Tinggal kembali pada Edy Rahmayadi sendiri apakah ia akan tetap meneruskan ambisinya menjadi Gubernur Sumut, dengan tetap merangkap sebagai Ketua Umum PSSI ataukah meninjau ulang keputusannya dengan memilih PSSI sebagai tempat pengabdiannya.

Satu hal yang sudah jelas, mengurusi sepakbola dengan segudang permasalahan dan mewujudkan harapan akan prestasi yang lebih baik, bukan suatu pekerjaan yang sederhana. Tapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin diraih jika sungguh-sungguh dilakoni dengan tidak bercabang pikiran dan konsentrasi.

Yo Sugianto, suka menulis puisi sambil mencermati sepakbola dan sosial budaya