Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45), Rudyono Darsono (kanan), didampingi Rektor UTA '45, Virgo SImamora, memberi keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (17/10/2017).(Krisman Kaban/Independensi.com)
JAKARTA (IndependensI.com) – Bangsa Indonesia membutuhkan banyak pejabat yang jujur dalam menjalankan roda pemerintahan dalam segala level atau tingkatan birokrasi di semua instansi, terutama penegak hukum dan bidang layanan publik. Kalau ingin negara ini maju dan mensejahteraan rakyatnya, maka tidak ada pilihan harus memperbanyak orang jujur berperan dalam pemerintahan.
Bangsa ini butuh kejujuran, bangsa ini butuh kebenaran, bangsa ini rusak karena kebohongan, ketidak jujuran dan kemunafikan, koruptor dan perilaku jahat lainnya yang dilakukan oknum-oknum tertentu di pemerintahan dan aparat penegak hukum yang mempermainkan hukum lewat mafia untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Persoalan ini sudah saya sampaikan beberapa kali kepada Bapak Presiden Jokowi. Sulit memajukan bangsa ini, mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat selama masalah di atas tidak dibenahi.
“Bangsa ini memiliki banyak orang pintar, tetapi mencari orang jujur sangat sulit,” kata Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta, Rudyono Darsono seusai menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (17/10/2017) lalu.
Pernyataan itu terkait dengan masih maraknya transaksi dalam kasus-kasus hukum atau mafia peradilan maupun berbagai permainan kebijakan di jajaran pemerintahan yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia tidak maju-maju karena ulah oknum-oknum di pemerintahan yang tidak jujur, bohong, munafik dan lainnya.
Rudyono sendiri menjadi saksi dalam kasus Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta karena adanya ulah oknum Yayasan yang mencari keuntungan dengan melakukan manipulasi dokumentasi, surat-surat tanah dan lainnya, sehingga mengakibatkan adanya penyeborotan lahan Univeristas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Kondisi itu bisa berjalan mulus karena adanya keterlibatan penyelenggara negara seperti dinas pendapatan daerah DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional dan lainnya. Lahan yang dimiliki kampus ini pun sebagian diserobot dan kini dalam sengketa. Padahal, lahan itu milik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, tetapi bisa dimanipulasi pihak oknum yayasan bekerja sama dengan mafia pertanahan dan oknum pejabat pemerintah. “Sangat mengerikan kalau kondisi ini terus berlangsung,” tuturnya dengan nada keras.
Selama banyak orang tidak jujur, orang-orang munafik itu dalam kekuasaan, maka tidak mungkin bangsa ini maju. Tidak mungkin pula rakyat miskin bisa sejahtera, karena uang rakyat itu pasti dikorupsi. “Saya akan terus menyuarakan supaya pemerintah di bawah Presiden Jokowi ini membersihkan semua orang-orang munafik, koruptor dan pembohong dari jajaran pemerintahan,” kata Rudyono. (kbn)
