JAKARTA (IndependensI.com) – Anggota DPR Amerika Serikat Kevin Brady pernah menyebut, bila kebijakan berfokus untuk menjaga daya beli, maka dampaknya adalah menjaga kondisi perekonomian baik dari inflasi maupun deflasi, serta menjadi dasar kekuatan ekonomi.
Sejumlah pejabat dari berbagai negara maju memang memahami pentingnya bagi sebuah pemerintahan dalam menjaga daya beli warganya.
Hal itu karena dipahami bila daya beli di suatu lokasi melemah, maka aktivitas perekonomian di daerah tersebut juga akan melambat dan melesu.
Akibatnya, di kawasan tersebut dapat tercipta sebuah stagnasi ekonomi yang dapat membuat peredaran uang tidak berjalan dengan baik dan aktivitas perdagangan juga bisa menjadi tidak bergairah.
Untuk itu, peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah menginginkan pemerintah agar dapat menyoroti daya beli masyarakat dalam rangka menggairahkan perekonomian nasional.
Syarif berpendapat, stagnannya tingkat upah selama beberapa tahun terakhir, lapangan pekerjaan baru yang mulai didominasi oleh pekerjaan setengah menganggur, hingga inflasi pangan yang masih relatif tinggi, bakal menggerus daya beli masyarakat.
Selain itu, tambah dia, perlambatan perekonomian, permasalahan ekonomi global, menyebabkan ketidakpastian untuk kalangan menengah atas, sehingga ekspektasi ekonomi ke depan dinilai kurang baik.
Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto menyatakan, pemerintah perlu memerhatikan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat karena hal tersebut dinilai sangat penting sebagai upaya untuk melesatkan kinerja ritel yang saat ini dinilai sedang melesu.
Hal tersebut, ujar dia, karena saat tingkat kebutuhan meningkat tidak diiringi oleh peningkatan tingkat penghasilan yang setara untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup.
Menurut Ferry, berdasarkan sejumlah kajian seperti dari Nielsen, konsumen ritel saat ini sudah mulai melakukan pengiritan dengan menurunkan biaya untuk kebutuhan tersier atau sekunder.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan tarif dasar listrik (TDL) tidak akan naik hingga akhir tahun 2017.
Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2017), yang menjadi pertimbangan utama atas keputusan tersebut adalah terkait menjaga daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai penutupan dua gerai Matahari Department Store di Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai bukan karena menurunnya daya beli masyarakat, melainkan upaya efisiensi perusahaan.
Usai menghadiri acara Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2017 di Jakarta, Senin (18/9), Mendag menjelaskan meski kedua gerai tutup, kondisi ritel masih terbilang bagus karena kinerja Matahari Department Store dari tahun ke tahun (year on year) menunjukkan peningkatan pendapatan.
Menurut dia, penutupan gerai Matahari tidak membuat kondisi ritel terpuruk, karena harus dilihat dari pembukuan tahunan yang menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba bersih “year on year” (y-o-y).
Mendag mengakui jika pusat perbelanjaan di beberapa lokasi sepi karena ada pergeseran minat masyarakat yang fokus di kawasan Sudirman, SCBD hingga Thamrin untuk lokasi utama belanja.
Kualitas-kuantitas Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyatakan, langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas sektor ketenagakerjaan serta kemampuan daya beli atau konsumsi yang dimiliki masyarakat.
Herman Khaeron mengingatkan bahwa di era Presiden SBY, pertumbuhan rata-rata 6-7 persen, sedangkan saat ini pertumbuhan rata-rata 4-5 persen.
Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan, saat ini Indonesia menghadapi kondisi bonus demografis di mana warga usia produktif dan angkatan kerja begitu besar.
Namun, lanjutnya, bila ternyata pertumbuhannya tidak memadai dalam menampung lapangan pekerjaan bagi pertumbuhan angkatan kerja, maka akan timbul permasalahan.
Ia memaparkan sejumlah persoalan yang dapat timbul antara lain adalah meningkatnya pengangguran di tengah masyarakat.
Kemudian, ujar dia, bila daya beli menurun maka hal tersebut akan berdampak kepada aspek konsumsi domestik padahal hampir 50 persen penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 secara tahunan dapat melampaui proyeksi dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) yang sebesar 5,1 persen.
Sedangkan dalam publikasi ekonomi Asian Development Outlook (ADO) 2017, ADB memproyeksikan ekonomi Indonesia masih mengalami penguatan dan berpotensi tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2017 serta 5,3 persen pada 2018.
Terkait sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak para pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengubah basis pembangunan dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) beralih kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Perubahan perilaku Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan, adalah hal yang keliru bila ada anggapan bahwa saat ini tingkat daya beli masyarakat menurun, karena yang sebenarnya terjadi adalah perubahan perilaku konsumsi warga.
“Berkaitan dengan daya beli, saya merujuk tulisan Faisal Basri yang mengatakan daya beli tidak turun tetapi yang terjadi adalah perubahan perilaku, kekhawatiran terhadap daya beli adalah tidak benar,” kata Eva Kusuma Sundari.
Menurut politisi PDIP itu, perubahan perilaku tersebut antara lain karena semakin banyak orang yang memilih menyimpan penghasilan yang dimiliknya.
Dia juga menyatakan bahwa pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang optimal dalam situasi perekonomian melambat sehingga perlu untuk diapresiasi.
Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga hingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Bila kebijakan itu dijalankan dengan seksama dan konsisten, maka diharapkan kegiatan perekonomian di masyarakat juga semakin bergairah dan berdampak semakin positif pada perekonomian nasional secara keseluruhan. (antara)