SOLO (IndepensI.com) – Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan di Indonesia akibat arus urbanisasi yang deras membuat kehidupan di kota menjadi tidak nyaman. Kota-kota menghadapi tantangan seperti munculnya kawasan kumuh di kota besar, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Diperkirakan kini lebih dari 53 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di kota.
“Urbanisasi merupakan keniscayaan, menuntut dukungan ketersediaan infrastruktur dan apabila tidak dikelola dengan baik, urbanisasi akan mendegradasi kualitas lingkungan. Kita perlu bersepakat bagaimana mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain pembangunan hunian vertikal di perkotaan yang lebih hemat lahan,” kata Menteri Basuki dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Menggagas Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan yang diselenggarakan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) dan Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA-UNS) beberapa waktu lalu.
Dialog Kebangsaan Menggagas Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan merupakan salah satu rangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Mengangkat isu-isu pembangunan nasional dari perspektif pembangunan infrastrukur, perhubungan, keuangan dan perbankan, serta peran alumni perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan.
Ketersediaan rumah yang terjangkau di perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah semakin sulit. Keterbatasan lahan mengakibatkan harga lahan di perkotaan menjulang tinggi. Hunian vertikal menjadi pilihan bagi warga kota untuk tetap tinggal tidak jauh dari lokasinya beraktivitas sehari-hari. Pembangunan lebih banyak hunian vertikal juga akan menghemat penggunaan lahan diperkotaan yang terbatas.
Menteri Basuki mengatakan dari 5 jenis infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah, 3 infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yakni pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perumahan.
“Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semata-mata untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain,” jelasnya.
Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman turut berkontribusi pada meningkatnya daya saing dan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia (ease of doing business).
Selain dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga sebagai Dewan Pertimbangan Kagama, juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga sebagai Ketua Harian Kagama, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sebagai Ketua Umum Kagama, Direktur Utama BTN Maryono yang juga sebagai Ketua IKA Undip, Koordinator Presidium Himpuni, Ridwan Jamaludin dan Dewan Penasihat ILUNI UI Budi Arie Setiadi.(***)