Sebelum Ajukan Kenaikan Tarif, Kementerian PUPR Minta BUJT Penuhi SPM Jalan Tol

JAKARTA (IndependensI.com) —Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah melakukan evaluasi menyeluruh atas pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) terhadap 19 ruas tol. Hasilnya 4 ruas tol telah memenuhi SPM dan telah dilakukan penyesuaian tarif, lalu 9 ruas tol telah memenuhi SPM dan sedang diajukan penetapannya kepada Menteri PUPR, sementara 6 ruas tol lainnya ditunda karena dinilai belum memenuhi SPM.

Penyesuaian tarif tol ditentukan oleh nilai inflasi tahunan, dimana tarif lama akan ditambah besaran inflasi pada provinsi dimana ruas tol berada selama 2 tahun terakhir.

“Penyesuaian tarif dilakukan setiap 2 tahun, dengan syarat harus memenuhi SPM. Jika tidak memenuhi akan kami tunda sampai 90 hari (3 bulan) lalu dilakukan evaluasi kembali,” kata Kepala BPJT Hery Trisaputra Zuna dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta (24/11/2017). Turut hadir Sekretaris BPJT Darda Daraba dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Aturan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun juga bertujuan untuk memberikan kepastian kepada investor jalan tol akan risiko inflasi. Dengan demikian iklim investasi jalan tol menarik bagi investor baik dalam dan luar negeri, sehingga sistem jaringan jalan tol bisa terwujud secara utuh.

SPM yang harus dipenuhi telah diatur dalam Permen PU No. 16/PRT/M/2014, mulai dari kondisi jalan tolnya (perkerasan jalur utama, drainase, median jalan, bahu jalan, dan rounding), kecepatan tempuh rata-rata  di mana kecepatan berkendara tol yang lokasinya di dalam kota minimum harus bisa 40 km/jam, dan luar kota 60 km/jam, aksesibilitas untuk masuk ke dalam tol, mobilitas kecepatan penanganan hambatan lalu lintas, kesiapan unit pertolongan dan bantuan, tempat istirahat (rest area), keselamatan seperti rambu jalan hingga kondisi lingkungan.

“Khusus untuk tempat istirahat ini kami minta kepada BUJT untuk perbaiki tampilannya, terutama toiletnya. Tidak ada lagi yang namanya pungutan untuk masuk toilet. Jika ada, laporkan ke kami,” tegas Hery TZ.

Ke depan, rest area juga akan menampung kios-kios bagi usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

Keempat ruas yang telah dilakukan penyesuaian tarif adalah Tangerang-Merak, Cikampek-Palimanan, Makassar Seksi IV, dan Gempol-Pandaan.

Sedangkan 9 ruas lainnya yang sudah memenuhi SPM namun masih dalam proses penetapan kenaikan tarif, yakni Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Cawang-Tomang-Grogol-Pluit, Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit, Tol Serpong-Pondok Aren, Tol Palimanan-Plumbon-Kanci, Tol Surabaya-Gempol, Tol Semarang ABC dan Tol Ujung Pandang Seksi 1 dan Seksi 2.

Menurut Hery TZ, waktu penetapan kenaikan tarif 9 ruas tol tersebut tinggal menunggu Keputusan Menteri PUPR. Dengan evaluasi SPM yang saat ini sudah diselesaikan, maka kenaikan tarif tol untuk sembilan ruas tersebut diperkirakan terlaksana per akhir November 2017 atau Desember 2017 mendatang.

Sebanyak 6 ruas jalan tol yang ditunda penyesuaian tarifnya adalah Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang, JORR Non S (E1, E2, E3, W2S) , Pondok Aren-Ulujami, JORR W2 Utara dan JORR S Pondok Pinang-Taman Mini(***)