KALIMANTAN SELATAN (IndependensI.com) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia berjanji tetap akan menuntaskan pembangunan bendungan di Kalimantan Selatan.
“Janji tersebut ketika kami berkunjung ke Direktorat Jenderal (Dijten) Sumber Daya Air Kementerian PUPR beberapa hari lalu,” ujar anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Ismail Hidayat di Banjarmasin, Jumat.
Sebagai contoh pembangunan Bendungan Pipitak Jaya (sekitar 130 kilometer utara Banjarmasin) di Kabupaten Tapin akan mereka mulai pelaksanaannya pada 2018, tutur politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjawab Antara Kalsel.
“Apalagi Bendungan Pipitak Jaya masuk proyek strategis nasional kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla, harus segera tuntas,” lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut itu.
“Untuk pembangunan Bendungan Pipitak Jaya yang berhulu di kawasan Pegunungan Meratus tersebut dan nanti mampu mengairi persawasahan ribuan hektare (ha), kini sedang proses penyelesaian pembebasan lahan,” demikian Ismail Hidayat.
Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta ha dan terbagi 13 kabupaten/kota terdapat tiga bendungan yang kesemuanya berhulu ke Meratus, masuk skala besar atau masing-masing bendungan tersebut mampu mengairi hamparan persawahan hingga ribuan ha.
Ketiga bendungan yang belum tuntas betul pembangunannya dan masih memerlukan bantuan pemerintah pusat, yaitu Bendungan Pitap (sekitar 223 kilometer utara Banjarmasin) di Kabupaten Balangan, serta Bendungan Alai (sekitar 190 kilometer utara Banjarmasin).
Kemudian Bendungan Amandit (sekitar 165 kilometer utara Banjarmasin) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan yang akan segera pembangunannya yaitu Bendungan Pipitak Jaya.
Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel yang merupakan kawasan rawa monoton atau dengan persawahan lahan lebak menggunakan sistem pengairan polder Alabio yang sudah ada sejak masa Hindia Belanda.
Sedangkan di Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang berbatasan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan daerah pasang surut, menggunakan sistem tata kelola “hydro micro” untuk usaha pertanian.