JAKARTA (IndependensI.com) – Dinamika politik masih terus berkembang jelang detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Masih tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan calon gubernur maupun calon wakil gubernur sekalipun sudah diumumkan, khususnya untuk partai pengusung yang merasa calonnya belum mantab.
Pilkada adalah ajang untuk memenangkan pertarungan, sehingga tidak ada kata untuk asal mencalonkan. Gosip itu pula yang sedang terjadi diinternal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Perubahan itu sangat mungkin terjadi, karena semua partai yang mengusung calonnya di Sumut tidak ingin kalah dengan memalukan.
Karena itu, muncul gagasan baru yakni memasangkan Gubernur Petahana Sumut Tengku Erry Nuradi dengan Sihar Sitorus dengan catatan mendapat persetujuan dari partai pengusung, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki faktor menentukan.
Sesuai aturan, setiap partai pengusung harus memiliki 20 kursi untuk bisa mengajukan calonnya. PDIP di Sumut hanya memiliki 16 kursi sehingga mau tak mau harus berkoalisi dengan PPP yang memiliki empat kursi. Tanpa dukungan PPP, maka PDIP bisa kehiangan kesempatan untuk mengajukan calonnya di Pilkada Sumut, karena partai-partai lain tlah mengusung calon lainnya.
Oleh karena itu, antara PDIP dan PPP harus mencapai satu kata sepakat. Kartu itu pula yang dimainkan oleh PPP. Jelang pendaftaran ke KPUD , PPP mengajukan calon wakilnya sendiri dari PPP sehingga pasangan calon yang diajukan oleh PDIP yakni calon gubernur Djarot Saiful Hidayat dengan calon wakil gubernur Sihar Sitorus menjadi tertunda.
Gosip politik terakhir menyebutkan ada kemungkinan besar peluang Tengku Erry Nuradi dihidupkan lagi meski partainya yakni Partai Nasdem sudah mendukung kandidat lain Edy Rahmayadi-Rajekshah. Sekali lagi dengan catatan koalisi partai pengusung PPP setuju dengan gagasan memasang Tengku Erry Nuradi dengan Sihar Sitorus sebagai jalan tengah.
Pasangan Tengku Erry dengan Sihar Sitorus dinilai paling ideal karena posisi Tengku Erry Nuradi sebagai petahana, sehingga popularitasnya tidak perlu diragukan. Hasil survei internal yang menunjukkan bahwa Tengku Erry Nuradi Sihar Sitorus memiliki peluang untuk mengalahkan kandidat lain. Kedua kandidat ini merupakan putra daerah yang kemungkinan besar mendapat dukungan besar.
Menurut sumber Independensi.com di PDIP, gagasan memasang Tengku Erry dengan Sihar Sitorus juga sebagai akibat dari dinamika internal partai atau tepatnya krisis kader PDIP untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur akibat munculnya kasus calon wakil gubernur Jawa Timur yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
PDIP yang sebelumnya merasa sudah final dengan Pilkada Jawa Timur dengan memasang Saifullah Yusuf dengan Abdullah Azwar Anas, tetapi ketika pasangan itu batal akibat Abdullah Azwas Anas mundur, maka semua rencana PDIP menjadi buyar. Kasus Pilkada Jatim ini membuat pimpinan PDIP putar otak dengan membuat kajian-kajian untuk menentukan siapa pengganti Abdullah Azwar Anas.
Kesulitan mengganti Abdullah Azwar Anas ini di Jawa Timur menjadikan agenda PDIP hancur, termasuk dinamika terakhir yang memungkinkan untuk menarik Djarot Saiful Hidayat untuk menjadi wakil gubernur Jawa Timur, karena Walikota Surabaya Tri Rismaharini berskekeh atao ngotot untuk tidak mau maju sebagai calon wakil gubernur. Risma mengatakan dia fokus membangun kota Surabaya sebagaimana ditugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Oleh karena itu, sejak Senin (8/1/2018) malam gosip politik untuk menarik Djarot Saiful Hidayat ini berhembus kencang di kalangan pimpinan PDIP pusat, terutama juga masukan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Memang ada calon lain yang dicoba ditarik-tarik seperti anggota DPR PDIP Ahmad Basarah sebagai pengganti Abdullah Azwar Anas. Namun, dari sisi elektabilitas dan popularitas, Djarot Saiful Hidayat yang paling memungkinkan bagi PDIP untuk memenangkan Pilkada Jatim.
Namun seiring dengan perputaran waktu di mana pendaftaran calon peserta Pilkada tinggal menghitung jam lagi, maka semua itu semakin membuat posisi PDIP terjepit dan pusing tujuh keliling. Namun ada kalanya, ketika posisi terjepit biasanya ada jalan keluar yang jitu dan mantab. Mungkin itulah yang bisa dilakukan pimpinan PDIP kalau tidak ingin ketinggalan kereta ataupun dipermalukan sebagai partai besar yang selama ini mengklaim memiliki banyak kader, namun dalam pilkada ini tampak kedodoran mencari dan menentukan calon pemimpin yang ikut Pilkada level gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wali kota. (kbn)
One comment
Comments are closed.