JAKARTA (Independensi.com) – Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Pemerintahan Bersih (KOMPAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menindak tegas para anak buahnya yang terlibat dalam kasus korupsi.
Utamanya, terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang diduga ikut menikmati bancakan dana korupsi e-KTP.
Presidium Kompas, Yonfi Saputra mengatakan aksi hari ini bertema “Reshuflle Yasona Laoly dari Kabinet, Bersihkan kabinet dari koruptor”. Pasalnya, dia menyebut keterlibatan Politisi PDI Perjuangan dalam proyek senilai Rp 5,9 Triliun itu sudah cukup kuat.
Apalagi, Yasonna juga sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (10/1/2018). Dimana, ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sediharjo
“Indikasi Yasona Laoly terlibat mega korupsi e-KTP sangat besar. Hal ini tentu jadi beban Presiden Jokowi yang ingin Nawa cita dan Good Governance ditegakkan,” tegas Yonfi dalam orasinya, Jumat (12/1/2018).
Selain itu, lanjut Yonfi, nama Yasonna juga sudah disebut dalam dakwaan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.
Yasonna Laoly sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP di duga menerima 84.000 USD atau sekitar RP 1,1 Milliar
“Dia disebut menerima 84 ribu dolar dalam sidang Irman dan Sugiharto pada 22 juni 2017,” ujar Yonfi.
“Dalam perkara korupsi sesuai UU Tipikor Tahun 2002, besar kecil jumlah tetap korupsi. Jadi indikasi Yasonna Laoly terlibat mega korupsi EKTP sangat besar,” bebernya.
Karena itu, di akhir masa pemerintahan Jokowi pihaknya tak mau citra Kabinet Kerja menjadi negatif cuma karena ulah salah satu menterinya.
” Jangan sampai menjelang detik-detik terakhir masa pemerintahan Jokowi itu rusak hanya karena satu orang bernama Yasonna,” tandasnya.