foto istimewa

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Bahas Sungai Citarum di Graha Wiksa Praniti

BANDUNG (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo menegaskan Sungai Citarum bukanlah tempat pembuangan limbah raksasa dan harus ada solusi konkrit untuk mengatasi masalah sungai terbesar di Jawa Barat tersebut.

“Saya tidak mau sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa oleh pabrik-pabrik di kanan kiri sungai ini,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas soal Sungai Citarum di Graha Wiksa Praniti, Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Sungai Citarum mengalir dari hulu di Gunung Wayang, selatan kota Bandung, dan mengalir ke utara dan bermuara di Laut jawa. Citarum mengaliri 12 wilayah administrasi kabupaten/kota.

“Harus ada pendekatan dengan solusi kepada pabrik-pabrik yang ada, tapi kalau (pabrik-pabrik) sulit mengikuti, pendekatan hukum tegas harus dilakukan supaya ini tidak keterusan,” ucap Presiden.

Presiden dalam rapat itu mengungkapkan bahwa sudah ada sejumlah kegiatan untuk mencari solusi permasalahan Sungai Citarum, tapi belum terintegrasi.

“Oleh sebab itu, ini sudah merupakan bukan rapat yang pertama, ini sudah rapat ke-14, bolak balik rapat. Hanya yang pertama ini saya, sebelumnya sudah dilakukan oleh Pak Menko Maritim dan kami harapkan integrasi kementerian lembaga, pusat dan daerah ini benar-benar kita kerjakan di lapangan,” kata Presiden.

Presiden mengakui bahwa kondisi Sungai Citarum saat ini sudah lampu kuning karena polusi.

“Saya kira ini menyangkut generasi kita ke depan. Kita mendengar pencemaran di aliran Sungai Citarum sudah pada posisi kuning, lampu kuning, sehingga kenapa kita cepat-cepat mengejar agar di hulu tata ruang wilayah, konservasi, rehabilitasi lingkungan betul-betul kita kerjakan. Jangan dirusak, begitu pula dengan pengelolaan DAS (daerah aliran sungai),” ucap Presiden.

Upaya untuk mengatasi pendangkalan dan penyimpitan DAS Sungai Citarum juga dibahas dalam ratas tersebut.

“Saya lihat anggaran-anggaran yang ada ternyata sudah ‘nempel’ semua di kementerian, sebetulnya kegiatan-kegiatan sudah ada tapi karena tidak terintegrasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah pusat dan daerah. Kerjanya parsial sehingga setelah bertahun-tahun tidak kelihatan wujudnya,” kata Presiden.

Presiden pun mendorong ada integrasi kerja, baik di lapangan maupun dalam menyiapkan konsep sebagai kunci solusi masalah Citarum.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Sekrataris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan pejabat lainnya.