Presiden Minta Industri Keuangan Tak Terpengaruh di Tahun Politik

JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo meminta pelaku industri keuangan tidak bersikap menunggu dan melihat lagi karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik dan tepat untuk mengembangkan usaha. “Kalau industri keuangan ikut ikutan ‘wait and see’ kapan mau bertindak,” kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam.

Presiden menyebutkan jika pelaku ekonomi bersikap “wait and see” karena tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak, maka sebenarnya setiap tahun ada pilkada. “Apa mau nunggu terus? ” tanya Presiden.

Presiden minta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis. “Biarin yang pilkada, pilkada, yang ekonomi harus tetap jalan. Ekonomi main di ekonomi, politik biar politik,” katanya.

Ia juga mengingatkan industri keuangan khususnya perbankan tidak asyik mengelola atau menghimpun dana namun kemudian susah dalam menyalurkan kredit. “Atau debiturnya hanya itu-itu saja, tidak merata dan tidak menyebar,” katanya.

Ia menyebutkan pemerintah terus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan.

Pemerintah menggencarkan program kehutanan sosial dan sertifikat tanah di mana program itu juga terkait dengan perbankan “Tahun 2017, sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat,” katanya.

Ia menyebutkan dari 126 juta bidang tanah, saat ini baru 46 juta bidang tanah yang besertifikat, masih 86 juta bidang tanah belum bersertifikat. “Kalau setahun hanya 500.000 sertifikat, puluhan tahun baru semua bersertifikat, ” katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta BUMN, BUMD dan perbankan mencari model pembiayaan twrutama pembiayaan infraatruktur sehingga tidak aemua tergantung kepada APBN karena dari APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak. “Daerah bisa menerbitkan obligasi daerah tetapi harus benar-benar untuk membangun infrastrukrur yang produktif,” kata Presiden Jokowi.

Perhatikan Usaha Mikro

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar perbankan jangan asyik mengelola dana tapi sulit memberikan kredit kepada pelaku UMKM sebaliknya perbankan diminta untuk lebih memperhatikan usaha mikro. “Perbankan jangan asyik kelola dana tapi pemberian kredit susah. Terutama untuk pelaku UMKM,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, menggarap sektor usaha mikro memang perlu upaya lebih dalam hal tenaga dan pikiran. Namun, ia menegaskan usaha mikro harus lebih diperhatikan jika ingin ketimpangan semakin menyempit. “Pemerintah dan OJK menyiapkan lokasi bank mikro di banyak tempat. Tidak ada bunga hanya ada biaya administrasi 3 persen,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden berpesan agar perbankan jangan terlalu asyik mengelola dana tapi susah menyalurkan kredit atau dengan kata lain jumlah sebaran debitur tidak merata dan tidak menyebar. “Kita harus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan,” katanya.

Presiden menegaskan Pemerintah sepenuhnya mendukung agar industri keuangan di Tanah Air semakin mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Kita akan terus dorong BUMN, BUMD, perbankan untuk mencari model pembiayaan alternatif terutama pembiayaan infrastruktur sehingga tidak semua tergantung APBN, APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak,” katanya. (ant/kbn)