JAKARTA (Independensi.com) – Seratus hari yang lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengatakan tidak menutup kemungkinan melanjutkan program kerja gubernur dan wakil gubernur sebelumnya.
“Di dua bulan terakhir kita akan teruskan program Pak Djarot dan program kita walaupun kita juga realistis kemudian akan dilanjutkan di tahun berikutnya,” ujar Sandiaga Uno.
Anies-Sandi juga sangat bersyukur dan mengapresiasi Djarot Saiful Hidayat yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Basuki Tjahaja Purnama, yang telah memberikan fasilitas sehingga birokrasi bergerak cepat sekali.
Hari ini, Rabu (24/1/2018), tepat 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai DKI-1 dan 2. Berbagai hal telah dilakukan oleh pasangan yang mengusung slogan ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ tersebut.
Diantaranya, merealisasikan janji kampanye, mengubah kebijakan pemerintahan sebelumnya, mengkritisi program yang sudah berjalan, hingga membuat kebijakan baru.
Untuk mengetahui capaian apa saja yang sudah dilakukan Anies-Sandi selama 100 hari, berikut janji Anies-Sandi yang telah berjalan:
1. Penutupan Alexis
Baru dua minggu menjabat, Anies-Sandi sudah membuat gebrakan dengan tak memperpanjang izin hotel dan griya pijat Alexis. Ditutupnya tempat hiburan tersebut, ditandai dengan keluarnya surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPP) yang menyebut, izin operasi Alexis berakhir pada 29 Agustus 2017.
Kebijakan ini mungkin terlihat sederhana, tapi faktanya baru pada Anies-Sandi hotel dan griya pijat yang pernah disebut gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai surga dunia itu ditutup. Anies mengatakan, Alexis ditutup lantaran tempat hiburan itu melanggar banyak aturan.
“Jadi kita tidak meneruskan izinnya, karena kita menemukan banyak masalah di situ. Ada laporan-laporan, karena itu kita mengambil sebuah kebijaksanaan untuk tidak mengizinkan praktik hotel dan panti pijat,” ucap Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).
Tempat hiburan itu, menurut Anies, jadi pusat peredaran narkoba. Meskipun banyak menyumbang pendapatan DKI melalui pajak hiburannya, Anies tetap berkeras untuk menutup Alexis, sesuai dengan janji kampanyenya dulu.
“Gunanya aturan itu untuk ditegakkan, untuk ditaati. Jadi ongkos dari pembiaran itu jauh lebih mahal jauh lebih besar dari pada uang yang dihitung rupiah, jauh lebih besar,” tegas mantan Mendikbud itu.
2. Cabut Raperda Reklamasi
Kebijakan ini terkait janji besar Anies-Sandi yang ingin menghentikan reklamasi, yang bahkan sudah mengantongi ‘lampu hijau’ di tingkat kementerian dan bangunan di pulau-pulau buatan itu juga sudah mulai terbangun. Tapi reklamasi yang tak berpihak pada rakyat kecil harus dihentikan, janji Anies.
Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang sudah diterima oleh DPRD, ditarik kembali oleh Anies. Dua Raperda itu sebelumnya disusun oleh gubernur sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat.
Anies mengatakan, dua Raperda yang menjadi payung hukum lanjutan untuk dimulainya kehidupan di pulau reklamasi tersebut perlu dikaji kembali. “Jadi kita akan menata kawasan utara Jakarta dan kemudian proses penataannya itu mengharuskan kita untuk membuat sebuah asessment atas kebutuhan dasar hari ini dan masa depan,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2018).
Bagi Anies, reklamasi adalah soal keberpihakan pemerintah pada warga secara keseluruhan, bukan hanya kalangan elite yang bisa menikmati reklamasi. Anies ingin warga Jakarta yang tinggal di pesisir benar-benar merasa tinggal di tepi pantai.
Oleh karena itu, setelah dua raperda reklamasi itu dicabut, Anies membentuk tim khusus untuk mengkaji Raperda baru yang memperhatikan faktor sosilogis, ekonomis, geografis dan faktor strategis global. Sehingga, menurut dia, pantai-pantai di Jakarta memiliki nilai strategis secara nasional, bukan sekadar sebagai pantai biasa.
3. OK Otrip
OK Otrip merupakan program Anies-Sandi yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Jakarta dalam satu kartu dan sekali bayar. Proram ini diluncurkan Kamis (14/12/17) di Balai Kota.
Dalam OK Otrip, penumpang akan menggunakan kartu OK Otrip yang digunakan selama melakukan perjalanan. Dengan kartu ini, warga hanya perlu membayar sebesar Rp 5 ribu selama maksimal tiga jam perjalanan, yaitu mulai dari tap in hingga tap out. Kartu ini dapat dibeli di halte TransJakarta.
Namun selama masa uji coba, biaya OK Otrip hanya dikenakan sebesar Rp 3.500 dalam 3 bulan ke depan. Sementara, rute yang akan diuji coba adalah Warakas, Jelambar, Duren Sawit, dan Lebak Bulus. Mesin OK Otrip ini nantinya tak hanya dipasang di bus TransJakarta, namun juga angkot yang beroperasi di 4 wilayah tersebut.
4. OK OCE
OK OCE alias One Kecamatan One Center Enterpreneurship merupakan program unggulan Anies-Sandi sejak masa kampanye. Program ini berupa pelatihan kewirausahaan bagi warga DKI untuk mewujudkan pengusaha-pengusaha baru di tiap kecamatan.
Meski progam ini belum diresmikan, dalam APBD DKI 2018, OK OCE sudah mengantongi anggaran sebesar Rp 92 miliar. Sandi berharap, OK OCE menjadi program yang membuka 200 ribu lapangan kerja di Jakarta hingga lima tahun mendatang.
“Dan membantu mendorong lebih dari 4 ribu per bulan jumlah pengusaha baru, serta 40 ribu lapangan kerja baru per tahun. Sehingga (menghasilkan) total 200 ribu entrepreneur baru selama lima tahun ke depan,” ucap Sandi, di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/17).
Meski program belum diluncurkan resmi, namun kehadiran produk OK OCE terus bergulir. Dalam catatan kumparan, sejak terpilih menjadi wakil gubernur, Sandi telah meresmikan setidaknya empat gerai OK OCE. Yaitu dari OK OCE Mart Muara Angke, Bank Sampah OK OCE, OK OCE Clothing Production, dan OK OCE Sabana Fried Chicken di Tanah Abang.
5. Penataan PKL Tanah Abang
Sejak berkantor di Balai Kota, Anies-Sandi dihadapkan fakta semrawutnya kawasan Pasar Tanah Abang. Keduanya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lalu merumuskan konsep penataan Tanah Abang dengan prinsip mengakomodir semua kalangan.
Pada Jumat (22/12/17) dimulailah konsep penataan tersebut. Yaitu memberikan ruang bagi 400 PKL yang biasa berjualan di trotoar, untuk berjualan di salah satu ruas Jalan Jati Baru Raya yang ditutup mulai pukul 08.00-18.00 WIB.
Sementara ruas Jalan Jati Baru Raya sebelah kanan digunakan untuk bus Tanah Abang Explorer yang memiliki rute berkeliling Pasar Tanah Abang, untuk mengantarkan penumpang secara gratis.
Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang ini sempat menuai pro kontra. Di satu sisi, para PKL yang diberi lahan itu senang lantaran omzet mereka meningkat. Di sisi lain, para sopir angkot yang biasa melintas di jalan tersebut mengeluh lantaran pendapatan mereka berkurang. Dirlantas Polda Metro bahkan merekomendasikan Anies-Sandi untuk membuka kembali jalan tersebut.
6. KJP Plus
Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program untuk pendidikan di Jakarta. Program ini sebetulnya hanya kelanjutan dari program Pemprov DKI sebelumnya, hanya saja peruntukannya lebih luas.
Selain untuk anak sekolah, KJP Plus juga diperuntukan bagi anak-anak usia sekolah di luar sekolah, pelatihan kerja, dan kejar paket. Tak hanya itu, para pengguna KJP Plus juga diberikan fasilitas khusus seperti masuk Ancol gratis. Kebijakan ini, diterapkan Anies-Sandi mulai 1 Desember 2017 lalu.
Beberapa fasilitas seperti Bus Wara Wiri, Kereta Wisata Sato-sato, Pantai Ancol, Pasir Putih, Taman Fitness dan Ruang Terbuka Hijau dapat dinikmati secara gratis oleh pemegang KJP Plus pada hari Sabtu, Minggu maupun hari liburan sekolah.
Meski begitu, hingga saat ini program KJP Plus belum diluncurkan oleh Anies-Sandi. Namun, program yang menyasar anak-anak usia sekolah di Jakarta ini sudah dianggarkan dalam APBD DKI 2018 sebesar Rp 4 triliun.
7. Rumah DP Nol Rupiah
Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah mulai dilaksanakan pada Kamis (18/1) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pendaftaran untuk pembelian rumah ini dimulai pada April 2018.
Untuk bisa mendapatkan hunian murah itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya warga ber-KTP DKI Jakarta, berpenghasilan di bawah Rp 7 juta, sudah menikah, dan belum memiliki rumah atau tempat tinggal.
Sejak hari pertama groundbreaking, warga DKI Jakarta antusias untuk mendaftar. Setiap harinya, warga silih berganti berdatangan ke Pondok Kelapa tersebut.
Untuk fase pertama, Pemprov DKI akan membangun satu tower yang terdiri dari 20 lantai dan berisi 703 unit, 513 unit dengan tipe 36 dan 190 unit dengan tipe 21. Untuk tipe 36, Pemprov DKI akan mematok harga Rp 320 juta per unit. Sementara tipe 21, diberi harga Rp 185 juta.
Namun, Pemprov DKI belum menjelaskan bagaimana mekanisme pembayaran dari rusunami tersebut. Sandi mengatakan warga yang berpenghasilan di bawah UMP Rp 3,6 juta, kemungkinan tidak bisa membeli rumah tersebut, karena mungkin akan memberatkan.
Salah satu solusi yang dipertimbangkan Sandi untuk warga berpenghasilan UMP adalah membangun Rusun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sandi menjelaskan, rencananya konsep Rusunawa dibuat untuk jangka waktu tertentu.
Tentu 100 hari alias sekitar 3 bulan 1 minggu bukanlah waktu yang tepat untuk ‘menghakimi’ seluruh kinerja Anies-Sandi. Keduanya akan menjabat selama 5 tahun. Jadi mari anggap 100 hari ini adalah evalusi berkelanjutan sampai akhir masa jabatan. (berbagai sumber/kumparannews/eff)