Oleh Edy Mulyadi*
IndependensI.com – “Jangan sebut saya aktivis. Saya orang pergerakan,” ujar ekonom senior Rizal Ramli, dalam obrolan santai, pekan silam, di rumahnya di bilangan Bangka, Jakarta Selatan.
Senyum dan candanya yang sejak tadi bertaburan, tiba-tiba saja lenyap ditelan mimik serius. Wajahnya sedikit mengeras saat mengucapkan dua kalimat pendek tadi. Sepertinya, buat tokoh yang sejak mahasiswa sudah ‘badung’ ini, antara aktivis dan pergerakan adalah perkara serius. Keduanya punya perbedaan yang amat prinsipil.
Mengenakan kemeja biru dan celana panjang gelap, Rizal Ramli siang itu menerima pengurus Forum Jurnalis Muslim (Forjim) yang baru saja selesai menyelenggarakan Munas. Banyak hal yang Kepala Bulog periode 2000-2001 itu singgung terkait kondisi negeri. Dia bicara soal impor beras, impor garam, tentang demokrasi yang disebutnya sudah menjadi demokrasi kriminal, tentang Parpol, dan tentu saja, tentang peta politik-ekonomi mutakhir. Senyum dan tawa lepas berkali-kali meningkahi tanya-jawab.
Nah, ketika obrolan masuk ke soal aktivis dan pergerakan inilah, dia menjadi serius. Meja makan dari kayu besar tempat kami duduk tiba-tiba terasa jadi ‘lebih keras’. Untungnya angin siang yang sejuk mengalir deras melalui jendela-jendela kaca besar yang terbuka lebar. Dari langit-langit, baling-baling yang berputar perlahan pun ikut menyumbang dalam ‘mendinginkan’ suasana.
Kami, saya dan beberapa jurnalis muda yang penuh semangat, menyimak baik-baik ‘wejangan’ yang dia sampaikan. Maklum, yang sedang berbicara memang punya otoritas untuk itu. Dia bukan sekadar memaparkan teori-teori belaka atau pengalaman orang lain. Jejak hidupnya sarat dengan ‘perlawanan’ terhadap kesewenangan. Sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), misalnya, pada 1978 dia bersama Irzadi Mirwan, Adulrochim, dan Yosef Manurung menulis Buku Putih Perjuangan Mahasiwa ITB yang berisi kritik atas kebijakan ekonomi, praktik KKN dan otoriterianisme Orde Baru.
Dia juga menggalang kawan-kawannya menolak niat Soeharto yang bermaksud kembali menjadi Presiden pada periode berikutnya. Hasilnya, kampus ITB diduduki tentara selama lebih dari tiga bulan. Dia sendiri diganjar 1,5 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Di tempat yang sama itu pula, pada tahun 30an Soekarno mendekam karena menentang Belanda.
Setahun sebelumnya, bersama mahasiswa ITB lainnya, RR, begitu dia disapa, menggalang gerakan anti kebodohan (GAK). Gerakan yang dipicu fakta ada 8 juta anak tidak bersekolah itu akhirnya menjadi cikal-bakal lahirnya UU Wajib Belajar enam tahun beberapa tahun kemudian.
“Banyak orang yang modalnya cuma 2-3 kali ikut demo terus merasa menjadi aktivis. Mereka tidak membaca, tidak melakukan refleksi, tidak membuat analisis dan sintesa-antitesa. Tapi begitu dapat kursi, walau cuma komisaris BUMN atau staf khusus, langsung berubah menjadi penjilat nomor satu,” papar Rizal Ramli, masih dengan wajah serius.
Menurut pria yang pada 1994 bersama Adnan Buyung Nasution memimpin demo besar melawan pembreidelan majalah Tempo, Detik, dan Editor ini, orang pergerakan tetap konsisten dengan nilai-nilai kebenaran yang diperjuangkan. Orang pergerakan sikapnya tidak berubah, baik ketika di luar maupun masuk lingkaran kekuasaan.
“Saat di dalam kekuasaan, kalau berani kamu lawan. Kalau tidak berani karena takut kehilangan jabatan, sebaiknya kamu diam. Jangan malah ikut-ikutan menjadi penjilat atau pembela kesewenang-wenangan. Ini bukan sikap dan sifat orang pergerakan. Sayangnya, mereka yang mengaku aktivis justru banyak yang seperti itu,” ungkap Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.
Buat orang pergerakan, lanjut lelaki yang pernah jadi anggota tim Panel Ahli Ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa ini, jabatan dan kekuasaan adalah alat untuk memassifkan dan mengefektifkan perjuangan. Mereka berani berbeda dengan arus besar penyimpangan. Bahkan ketika harus memilih, orang pergerakan lebih suka menanggalkan jabatan dan kekuasaannya ketimbang harus bertabrakan dengan nilai-nilai kebenaran yang diperjuangkannya.
“Kalau sudah tidak cocok, orang pergerakan memilih mundur dari jabatannya. Itulah yang dilakukan Hatta saat mundur sebagai Wapres. Jadi, Soekarno, Sjahrir, Natsir, Hamka, dan banyak pejuang kita adalah para tokoh pergerakan. Mereka bukan aktivis. Catat itu,” katanya.
Mundur atau dimundurkan adalah konsekwensi dari sikap komit dan konsisten pada nilai-nilai kebenaran. Itulah sebabnya RR harus terpental dari jabatannya sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya karena menentang reklamasi Teluk Jakarta. Hasil kajian tim lintas sektoral yang dibentuknya menunjukkan reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan, membahayakan proyek-proyek vital (PLTU, kabel bawah laut, jaringan pipa bawah laut), serta mencerabut hidup dan penghidupan nelayan.
Sikap ini pula yang membuat dia berkali-kali terhalang masuk lingkar kekuasaan. Padahal, sebelumnya Presiden SBY sudah menjanjikan jabatan di jajaran kabinetnya. RR batal masuk karena sikapnya selama ini yang konsisten memperjuangkan sistem ekonomi konsistitusi versi UUD 1945 sebelum diobrak-abrik secara serampangan oleh beberapa kali amandemen. Dia menentang sistem ekonomi neolib dan hegemoni IMF, Bank Dunia, dan ADB. Dia juga galak melawan praktik KKN yang dilakukan para Pengpeng, alias penguasa sekaligus merangkap sebagai pengusaha. (*)
Jakarta, 29 Januari 2018
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)