BEKASI (IndependensI.com)- Kartu sehat yang merupakan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang saat itu dijabat Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu, kini menjadi ‘incaran’ warta Kota Bekasi. Setiap hari, ratusan warga mendatangi Pendopo Pemkot Bekasi di Jalan Ahmad Yani.
Setiap hari, sekitar 700 orang masyarakat mendatangi Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi untuk mengurus kartu tersebut, ujar Dimaz, seorang petugas pendataan, kemarin.
Disebutkan, hingga saat ini KS yang sudah dicetak dan diserahkan kepada masyarakat sekitar 359.000. Kemudian, tahun 2018 ini, Pemkot Bekasi menargetkan sekitar 300.000 lagi kartu akan dicetak. Dan diharapkan, semua warga Kota Bekasi sudah memilikinya.
Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji, sebelnya memastikan bahwa program itu akan berlanjut sampai 2018, kendati jabatan Rahmat Effendi dan wakilanya Ahmad Syaikhu, berakhir 10 Maret 2018.
Tahun 2018 dalam APBD Kota Bekasi, sudah mengajukan anggaran Rp 200 miliar untuk KS. Tahun 2017, dana untuk biaya KS Rp 75 miliar pada APBD murni, dan diajukan tambahan Rp 20 miliar lagi pada APBD Perubahan 2017.
Setiap warga Kota Bekasi berhak dapat kartu tersebut karena mereka membayar pajak. Pemegang KS tidak ada iuran dan berhak mendapat pelayanan gratis di 41 rumah sakit swasta se Kota Bekasi dan RSUD milik Pemkot Bekasi.
Warga yang berhak mendapat KS adalah warga Kota Bekasi dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jadi, untuk mengurus KS cukup membawa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK).
Pemegang kartu sehat jika berobat ke rumah sakit tidak perlu ada rujukan dan setara dengan kalau di rumah sakit swasta kelas tiga.
Di RT 002 RW 032 Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan Rawlumbu Kota Bekasi, sebagaimana diungkapkan pengurus RT, Sutisna, Senin (26/3/2028)semua warganya yang memiliki KK yang sudah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sudah memperoleh KS.(adv/humas/jon)