Rapat pembahasan terkait pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi.(humas)

Kendalikan Inflasi, Pemkot Bekasi Selenggarakan Pembahasan Bersama

 

BEKASI (IndependensI.com)-  Guna menjaga inflasi pada tingkat yang aman dan berkualitas yaitu inflasi yang mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat, banyak menyerap tenaga kerja dan juga surplus konsumen yang wajar, Pemerintah Kota Bekasi lakukan  pembahasan terkait pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi.

Dalam bahasan itu, juga adanya  laporan akhir pekerjaan konsultasi penelitian kajian sinergitas pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten atau Kota sekitarnya tahun anggaran 2020.

Rapat dibuka  Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bekasi Eka Hidayat dan dihadiri  Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian, Inspektorat, BPKAD, Bapelitbangda, Diskop UKM, Disdagperin, Diskominfostandi, Dishub, Disketapang , Bagian Hukum,  Bagian Humas, Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota serta Badan Statistik Kota Bekasi.

Pembahasan berlangsung di ruang Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi, Rabu (11/11/ 2020).

Dalam pembahasannya terkait rapat tersebut diharapkan Kajian Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi menjadi gambaran dan rekomendasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi laju inflasi di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi ujar Eka, harus bisa menjaga daya beli masyarakat karena kinerja ekonomi akan banyak ditentukan dari konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat demi menjaga perekonomian di Kota Bekasi.

Untuk mengetahui inflasi normal atau tidak normal teridentifikasi melalui indikasi barang imperior lebih banyak dari barang normal.

Adapun tujuan dari Tata Kelola Inflasi Kota Bekasi Periode tahun 2021-2024 adalah untuk menjaga inflasi pada tingkat yang aman dan berkualitas.

Sedang  sasaran yang dicapai adalah membantu kelancaran transformasi konsumsi menjadi investasi, mendorong dan memfasilitasi terciptanya penduduk yang produktif, memberikan bantuan akses transaksi barang publik, regulasi dan penjadwalan pembayaran sektor publik tertentu dan melaksanakan mitigasi harga.

Perlu dibagi Instrumen pada Organisasi Perangkat Daerah agar inflasi Kota Bekasi tetap terjaga. Instrumen terbagi dua ada instrumen yang bersifat Kondisional dan Berkala.

Adapun skenario pembiayaan, pertama bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Kedua diberikan anggaran khusus melalui UPT yang ketiga melalui dana semacam CSR dan disini fungsi TPID hanya sebagai pengawas.

Melalui pembahasan  yang melibatkan dinas terkait, dihatapkan tingkat inflasi dapat terkendali dan daya beli masyarakat semakin menguat. (jonder sohotang)