Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 sudah makin mendekat dan aroma persaingan diantara konstentan/calon maupun partai pendukung terlihat semakin memanas.Untuk Pilkada serentak, saat ini sudah masuk dalam tahap kampanye diberbagai daerah. Khusus untuk Pilpres 2019, meski belum memasuki tahapan untuk pencalonan, namun beberapa nama yang akan maju dalam Pilpres sudah mulai naik ke permukaan. Beberapa diantara tokoh yang digadang partai pendukung sudah member sinyal kesiapan meskipun belum dideklarasikan secara resmi.
Adalah hal wajar di alam demokrasi jika seseorang maju dalam pencalonan presiden selama persyaratan –persyaratan yang ditentukan undang-undang terpenuhi. Tetapi yang menjadi keprihatinan saat ini adalah banyaknya cara-cara atau perilaku yang ditunjukkan dalam meraih simpati maupun mencari dukungan sungguh mencederai demokrasi itu sendiri.Dalam beberapa minggu belakangan ini, beberapa pernyataan yang dikeluarkan elit politik maupun tokoh-tokoh yang yang digadang maju sebagai Capres tersebut sangat vulgar dan tendensius serta tak didukung data valid.
Pernyataan yang terkesan menjatuhkan Capres lain atau kelompok Capres lain dilakukan secara masif dengan tuduhan-tuduhan yang tak mendasar dan tidak didukung data. Berbagai tuduhan mengarah ke fitnah terus dilakukan, meski secara keseluruhan tidak secara eksplisit mengarah ke siapa.Bahkan beberapa elit partai pendukung Capres masing-masing ikut meramaikan dengan isu dan ujaran-ujaran yang mengarah ke penghinaan. Entah mengapa KPU dan Bawaslu tidak memberi pernyataan tentang keadaan ini, karena satu hal yang tidak bisa dibantah ini pasti terkait dengan agenda Pilpres 2019.
Selain dengan melempar tuduhan-tuduhan serta isu yang tendensius seperti kebangkitan PKI, penguasaan tanah oleh pihak asing, rezim penipu, pengutang, pemboros dan lainnya isu SARA utamanya isu agama menjadi “mainan” yang terus dimanfaatkan beberapa elit untuk mendulang suara serta menjatuhkan citra kompetitor yang lain. Padahal jelas hal ini dilarang dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur tata cara pemilihan umum. Lagi-lagi KPU dan Bawaslu terlihat tak berdaya dan tak ada wibawa menyikapi hal ini.
Akibat perilaku para elit yang tidak bertanggungjawab ini tentu berimbas pada warga Indonesia sendiri. Memang sebagian besar rakyat tentu sudah faham dan mengenal sosok-sosok yang biasa mengeluarkan pernyataan-pernyataan senasional tapi tak berisi. Namun bagi rakyat yang belum melek dengan politik termasuk remaja-remaja yang baru punya hak memilih, informasi yang salah ,menyesatkan akan mudah disusupkan . Perpecahan di tengah warga akibat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan sentimen kebencian yang ditiupkan termasuk isu SARA adalah contoh nyata bahaya penggunaan isu sektarianisme dan agama.
Seyogyanya para Capres dan tim pengusung maupun Parpol mulai menggunakan basis program rencana kerja berdasarkan penyajian data yang baik dan mudah diterima rakyat untuk menarik perhatian calon pemilih. Program kerja yang bisa diadu dan dibandingkan dengan program kerja Capres lain. Hal ini selain menunjukkan kemampuan Capres itu sendiri juga akan mendidik rakyat untuk berpikir lebih jernih untuk memilih pemimpinnya. Jadi memilih bukan karena berdasarkan himbauan, hasutan , kedekatan atau persamaan yang sifatnya sempit.
Pada Pilpres 2019 kita berharap mendapatkan presiden yang komitmen memajukan Indonesia di segala bidang, lebih adil dan merata melalui kinerja nyata yang terprogram bukan hanya wacana atau hanya janji di kampanye tentunya. Adalah hak rakyat bebas memilih siapa pemimpinnya namun tentu juga punya tanggung jawab moral mempertanggungjawabkan pilihannya untuk kemajuan semua komponen bangsa bukan untuk hanya kepentingan sekelompok. Dan kepada aparat terkait yang diberi amanat oleh undang-undang sebagai pelaksana dan pengawas Pemilu serta pihak keamanan yang bertanggungjawab menjaga keutuhan NKRI diharapkan lebih aktif dan tegas menjalankan tugasnya untuk menjalankan dan mengawal proses demokrasi ini.
Janganlah proses demokrasi Pilpres 2019 ternoda dan terdegradasi oleh perilaku dan tindakan-tindakan tidak terpuji segelintir pihak yang hanya mementingkan kemenangan dan kekuasaan semata.(dame sitompul)