Kenapa Sih Revitalisasi Kota Tua secara Terpadu Sulit Dilaksanakan?

JAKARTA (Independensi.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat menata kawasan Kota Tua, supaya objek wisata bersejarah itu terhubung dalam sistem pariwisata di Ibu Kota. Namun, menurut pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna, ide revitalisasi sudah beberapa kali muncul, tetapi tidak pernah terlaksana karena berbagai hambatan.

“Salah satu kendala, beberapa bangunan (di kawasan Kota Tua) bukan milik pemerintah. APBD tidak bisa masuk mengintervensi bangunan-bangunan itu,” kata Yayat saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (25/4/2018).

Yayat menyebut salah satu kendala yang menghambat rencana revitalisasi Kota Tua adalah soal kepemilikan bangunan. Sebab, dari seluruh bangunan yang terdapat di sana, setengahnya adalah milik Badan Usaha Milik Negara dan swasta. Sedangkan Pemprov DKI hanya menguasai dua persen.

Menurut Yayat, hal lain juga harus dipikirkan jika ingin melakukan revitalisasi adalah bagaimana menjadikan Kota Tua sebagai kawasan relevan untuk kegiatan ekonomi di masa depan. Sebab, lanjut dia, Kota Tua yang merupakan objek wisata sejarah harus didukung dengan kegiatan ekonomi kreatif, agar tidak menjadi wilayah yang ketinggalan zaman dan akhirnya redup.

“Kegiatan ekonomi apa yang bisa ditumbuhkembangkan? Wisata apa yang punya daya tarik ekonomi yang besar? Karena tanpa didukung kegiatan ekonomi, sejarah itu hanya masa lalu,” kata Yayat.

Perlu Koordinasi

Menurut Yayat, untuk merealisasikan wacana revitalisasi, perlu ditunjuk koordinator dalam pelaksanaan penataan Kota Tua. Koordinator ini yang nantinya akan membangun sinergi di antara pihak-pihak berperan dalam merevitalisasi Kota Tua.

Yayat menganggap salah satu alasan mengapa revitalisasi Kota Tua sulit dilaksanakan adalah karena tidak ada pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas wilayah itu.

“Wali Kota (Jakarta Barat) juga tidak punya kewenangan untuk mengatur. Kalau semua jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi ya susah,” ujar Yayat.

Yayat mengungkapkan, jika sudah ada koordinasi yang jelas, selanjutnya dapat dilakukan penyusunan anggaran disusul dengan penetapan program pembangunan.

Dengan demikian, proyek penataan ini bisa menjadi sinergi dari beberapa pihak, bukan proyek yang dikerjakan secara mandiri oleh Pemprov DKI.

“Jadi ada sinergi program, bagaimana dinas PU segera turun tangan buat pedestrian, dinas lingkungan hidup buat taman, dinas perhubungan adakan bus, dan sebagainya,” ucap Yayat. (Berbagai sumber/cnnindonesia/eff)