IndependensI.com – Semua masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla terkecuali ada kepentingan politik lain. Karena terjadi perubahan pradigma kepemimpinan termasuk pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Dalam arti penguasaan asset negara dan keuntungan perusahaan milik negara (BUMN) dikelola untuk kepentingan rakyat serta kesejahteraan umum.
Adanya kesamaan harga BBM di seluruh Indonesia, yang setelah tujuhpuluh dua tahun baru terwujud, harga BBM di Jakarta sama dengan di Wamena, Papua serta di Miangas Sulawesi Utara, perbatasan dengan Filipina, suatu prestasi besar.
Selama ini perusahaan Indonesia Petral, sebagai perusahaan yang memiliki hak istimewa dalam pengadaan BBM bagi Indonesia berbasis di Singapura ternyata bisa dilikuidasi Jokowi-JK.
PT Freeport yang mengeruk bahan tambang di Papua sejak tahun 1967-an belakangan diupayakan Pemerintah Jokowi-JK agar menjadi saham dari 9 % menjadi 51 % bagi Indonesia, sampai kini masih negosiasi, kita berharap keinginan itu terwujud.
Menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK benar-benar mengembalikan “roh ke dalam tubuh”, sehingga dengan segala kemampuan dilakukan agar masyarakat, bangsa dan negara terbebas dari tengkulak, sehingga kekayaan alam Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Upaya itu mulai kelihatan dengan dibukanya trans Papua, jalan kereta api di Sulawesi serta tol laut sehingga semua tanah tumpah darah Indonesia tidak ada yang tertinggal atau yang dikelas-duakanm dan beberapa lapangan terbang.
Apa yang dicapai pemerintahan Jokowi-JK menurut hemat kita adalah hasil kerja Kabinet Kerja dengan semboyan Presiden Jokowi: Kerja, Kerja, Kerja. Dan semua Menteri dan seluruh perangkat kerja Presiden-Wakil Presiden terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam arti-an bahwa semua aparat Pemerintah saat ini “tahu diri” bahwa mereka tidak menyalah-gunakan kewenangan, kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompok, golongan atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan dan kekayaan negara.
Tetapi sedikit harapan itu terganggu dengan mendengar “bocor” pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Sumarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir walaupun itu tahun 2016, namun penting untuk diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Apalagi menjelang Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden tahun 2019 mendatang.
Dalam rekaman itu seolah-olah menyangkut pembagian fee antara 15 % dengan 7,5% antara PT PLN dengan seseorang, di mana seolah-olah apa materi pembicaraan diketahui oleh Sang Menteri. Yang namanya rekaman tentu tidaklah mungkin dapat diketahui apalagi dipotong-potong, sehingga awal serta topik yang dibahas tidak akan dapat diketahui secara utuh apalagi substansinya, selain para pihak yang terlibat dalam dialog tersebut.
Agar tidak meluber ke mana-mana, perlu ada kejelasan dari pembicaraan tersebut dan untuk menghindari image negative terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi-JK perlu ada klarifikasi serta penjernihan apakan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tidak?
Bocornya pembicaraan itu sudah dibantah pihak Kementerian BUMN, namun di pihak lain, Menteri Rini sendiri seakan mengakui pembicaraan itu ada namun dipotong-potong perekam, dan Dirut PT PLN sendiri mengakui bahwa pembicaraan itu diketahuinya direkam.
Rekaman itu menjadi lebih menarik lagi dengan tiba-tiba dicopotnya Dirut PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik dalam arti kata, karena Elia “keras kepala” sehingga dicopot? Memang beredar isu dia dicopot tiba-tiba karena bocornya pipa Pertamina di Teluk Balikpapan dan tidak koperatif dalam pengadaan Premium menjelang Lebaran dan Idulfitri.
Orang mempertanyakan pencopotan Elia Massa Manik, apa ada hubungannya dengan bocornya “rekaman” pembicaraan itu, sebab menurut dugaan orang posisi PT Pertamina bersamaan dengan PT PLN dalam bahasan pembicaraan itu. Kita tidak tahu bagaimana akibat bocornya rekaman itu dengan nasibnya Dirut PLN setelah terkuaknya rekaman tersebut?
Kita mengapresisasi kinerja Menteri BUMN Rini Sumarno selama ini, karena itu pula kita mengharapkan adanya klarifikasi tentang duduk soal materi pembicaraan itu, apakah ada kesengajaan mencemarkan nama baik, atau sebaliknya rekaman itu justru menguak ketidak beresan?
Walaupun Menteri BUMN disebut-sebut akan menempuh jalur hukum atas beredarnya rekaman pembicaraan itu, bagi masyarakat penting pembersihan Pemerintahan Jokowi-JK dari hal-hal yang menggerogoti pembangunan, apakah substansi pembicaraan itu melanggar hukum atau tidak, Presiden yang berwenang menentukannya, rakyat mendukung setiap pembersihan yang dilakukan. (Bch)