BEKASI (IndependensI.com)- Pemkot Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat ((Linmas) setempat akan menggelar operasi kependudukan. Operasi dilakukan juga bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Operasi ini guna mempersempit ruang gerak kelompok radikal yang singgah di wilayah setempat, mengingat selama ini sudah ada beberapa teroris diamankan di daerah tersebut.
“Untuk pelaksanaan sudah kita koordinasikan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta kepolisian dan TNI dalam rencana operasi ini,” kata Kasatpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi, Cecep Suherlan pada Senin (14/5/2018.
Dikatakan, ada dua dari 12 kecamatan yang menjadi fokus perhatian utamanya sebagai tempat persinggahan kaum radikal. Kedua kecamatan itu adalah Bantargebang dan Mustikajaya yang masuk wilayah hukum Polsek Bantargebang. Ini berdasarkan pengalaman selama ini.
Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah terduga teroris diciduk anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror dari dua kecamatan itu. Mereka menyamar sebagai pendatang baru dengan mengontrak sebuah rumah petakan, namun faktanya merencanakan aksi teror di Jakarta.
Disebutkan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kelompok radikal bersembunyi di wilayah Bantargebang dan Mustikajaya. Pertama, di sana merupakan wilayah perbatasan dengan daerah lain yakni Kabupaten Bogor. Kedua, kecamatan tersebut juga cukup jauh dari pusat Kota Bekasi, sehingga merasa kurang terawasi.
Terakhir, Kota Bekasi berada cukup dekat dengan DKI Jakarta yang berada di sisi timur ibu kota. “Hal itu yang sekarang kita antisipasi,” ujar Cecep.
Selain mempersempit ruang gerak kaum radikal, operasi yustisi ini juga bertujuan untuk pembenahan administrasi kependudukan. Pemerintah dapat mendata jumlah pendatang baru yang tidak dilengkapi syarat administrasi atau belum melapor ke perangkat RT hingga ke kelurahan setempat.
Sementara itu, Kesbangol Kota Bekasi sedang mengawasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berpotensi memiliki jaringan radikalisme. Bila terbukti, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan segan membubar paksa kelompok tersebut.
“Sejauh ini belum ada kelompok yang murni radikalisme, tapi kalau perbuatan yang mengarah radikal, ada,” kata Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Abdillah beberapa waktu lalu.
Abdillah mencatat, ada sekitar 50 lebih ormas yang berdiri secara legal di Kota Bekasi. Disebut resmi, karena dibekal izin berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sementara, masih ada ratusan ormas yang belum tercatat oleh pemerintah.
Kepada ormas yang belum tercatat katanya, agar melapor dan mengurus perizinannya ke pemerintah. Guna mengantisipasi penyalahgunaan ormas, pemerintah lalu membentuk sebuah tim untuk melakukan pengawasan secara intensif.
Setidaknya ada 30 lebih personel gabungan dari pemerintah, Polri dan TNI yang bertugas mendeteksi potensi penyalahgunaan ormas yang mengarah ke radikalisme. “Petugas bergerak secara diam-diam seperti intelijen,” jelasnya.
Untuk pelaksanaan operasi kependudukan ini, Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Indarto menyatakan dukungan jajarannya. Tujuannya agar tidak ada kaum atau kelompok radikak masuk dan berdiam di Kota Bekasi. (jonder sihotang)