JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintah daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Karo. Kabupaten karo masih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan.
Kami telah melobi pemerintah pusat-dalam hal ini-Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menambah alokasi anggaran kesehatan Kabupaten Karo,” kata Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH didampingi Kepala Bappeda Ir.Nasib Sianturi ,M,Si, Kadis Kesehatan Drg Irna S Meliala, Mkes, Dr. Arjuna Wijaya. Sp.P di ruangan Kepala Biro perencanaan dan anggaran di lantai 13 Kemenkes RI (31/5/208) Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan.
Menurut Bupati, pihaknya sengaja melobi ke pemerintah pusat agar mau menyediakan anggaran guna membantu Pemkab Karo, terutama dalam bidang Kesehatan. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana prasarana kesehatan seperti RSUD, Puskesmas Parawisata sekitar Merek, Puskesmas Keliling dengan IGD sebagai sarana pelayanan luar gedung dan peralatan kesehatan yang memadai di Puskesmas.
Sekarang ini, anggaran kesehatan dalam APBD Karo sangat minim. “Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia di APBD, maka kita melobi dan meminta masukan apa saja yang dapat dibantu oleh Kemenkes RI,” kata Terkelin.
Bupati menyebutkan bahwa Pemkab Karo sangat membutuhkan dana untuk pembangunan RSU Kabanjahe, Puskesmas Parawisata. Di samping itu, dana untuk membantu korban bencana Gunung Sinabung dalam bidang kesehatan.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt menyambut baik usulan Pemkab Karo tersebut dan berjanji akan membantu merealisasikan. Termasuk untuk mewujudkan pembangunan RSU Kabanjahe.
Khusus untuk pembangunan RSU Kabanjahe, Bayu juga menyarankan pihak Pemda Karo agar segera mengambil Lokasi pemindahan RSU Kabanjahe dengan luas 5-6 hektare. Namun sebelum dibangun disarankan agar dibuatkan “studi kelayakan” sehingga tidak muncul persoalan di kemudian hari.
Kemudian dibangun dulu dengan menggunakan APBD Karo, hal ini menghindari temuan nantinya. “Sebab persyaratan sekarang pembangunan harus dari daerah dulu baru dapat dibantu oleh pihak pemerintah pusat,”jelas Bayu.
Menurut Bayu, pemerintah pusat hanya sebagai”suplemen tambahan” dalam hal pendanaan. Jadi, tidak bisa secara utuh membangun RSUD di Kabupaten Kado. Selain itu harus memenuhi persyaratan pemerintah pusat seperti RSUD dibangun di atas lahan minimal 5-6 hekatere. Itu sudah standar agar pengembangan dalam jangka 10 tahun dan 25 tahun ke depan.
Untuk pembangunan Puskesmas Pariwisata minimal lokasinya 2 hektare. Secara detail, harus ada dulu RSU Kabanjahe yang baru dibangun dan sudah ada nomor Register nya,” papar Bayu Teja
Sedangkan, untuk Puskesmas keliling juga dibantu pemerintah pusat dengan catatan mengajukan proposal terlebih dahulu. Khusus, korban bencana Gunung Sinabung yang sudah sekian lama erupsi, pemerintah pusat siap membantu dalam hal obat obatan, masker dll. Jika tidak terpenuhi oleh Daerah dan BNPB maka silahkan Dinas Kesehatan mengajukan permintaan melalui proposal, akan kita bantu dan proses,” katanya.
Kadis Kesehatan Kababupaten Karo drg.Irna S Meliala, Mkes, menuturkan akan menyikapi semua saran masukan dari kepala Biro Perencanaan Dan Anggaran Kemenkes tersebut. Apa yang dapat saya lakukan sesuai dengan tupoksi saya. Setelah pertemuan ini, segera mungkin saya buatkan surat permohonan/proposal bantuan, misalnya bantuan sarana prasarana puskesmas keliling akan kita masukkan proposalnya. Begitu juga untuk permintaan masker,dan obat obatan , yang tersedia di Kemenkes RI terkait Erupsi Gunung Sinabung. “Jika nanti dibutuhkan, kita ajukan karena butuh kordinasi dengan BPBD Karo,” Pungkas Irna. (Daris)