Presiden Joko Widodo Serahkan 3.026 Sertifikat Tanah di Bekasi

BEKASI (IndepensensI.com)- Sebanyak 3.026 sertifikat tanah, diserahkan  Presiden  Joko Widodo kepada  masyarakat. Penyerahan dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasih Jawa Barat di Kota Bekasi, Kamis (31/5/2018).

Sertifikat itu sebanyak  970 kepada warga Kota Bekasi, 556 warga Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan 1.500 kepasa  warga Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Saat penyerahan, Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Turut hadir Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan jajaran terkait lainnya.

Joko Widodo mengatakan program penyerahan sertifikat kepada warga masyarakat,  terus dilakukan. Tujuannya psalah satunya guna meminimalisir konflik kepemilikan tanah warga. Sebab katanya, pihaknya masih mendapati permasalahan kepemilikan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu pihaknya perlu terus mempercepat program penerbitan sertifikat tanah.

“Jelas kepemilikannya dan bila bersengketa sudah ada dasar hukum yang kuat bila dibandingkan hanya berdasarkan girik. Ini fakta yang ada dan program ini berlanjut hingga 2019,” katanya.

Kelada warga penerima sertifikat, Presiden berpesan, setelah memiliki sertifikat tanah, warga dapat menyimpannya dengan baik, diberi kover plastik dan difotokopikan sehingga aman dalam penyimpanannya, ujarna.

“Pegang dan pergunakan dengan baik. Sertifikat ini juga dapat dipakai sebagai jaminan ke bank bila mengajukan pinjaman. Tidak lupa hitung betul besaran kemampuan untuk mengangsur pinjamannya. Untung usaha disimpan,” sambung Joko Widodo mengingatkan.

Diaebutkan, ia telah menargetkan BPN dalam program penyerahan sertifikat tanah hingga 2019 mendatang. Di tahun 2017 pemerintah menyerahkan total sertifikat sebanyak 5 juta sertifikat, di 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat dan 2019 ditargetkan 9 juta.

Diakhir sambutannya, ia pun berpesan dalam tahun politik pesta demokrasi pemilihan kepada daerah serentak 2018 ini, warga masyarakat tetap mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jangan sampai hanya karena pilkada ia katakan, hubungan persaudaraan menjadi retak. Kalau pemilihan kepala daerah, bupati, walikota atau gubernur,  silahkan pilih pemimpin yang paling baik setelah bisa itu rukun kembali,” harap Joko Widodo.

Isu sara jangan dibawa dalam pilkada yang dapat merusak kebhinekaan. Presiden mengajak seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara baik untuk memilih pemimpin yang baik pula. (jonder sihotang)