IndependensI.com – Pilkada Jawa Tengah akan digelar pada 27 Juni 2018. Sebagai calon petahana Ganjar Pranowo telah menunjukkan prioritas dalam rangka membangun infrastruktur di Jawa Tengah.
Hal ini terlihat dari finalisasi pembangunan terminal baru Bandara Ahmad Yani Semarang. Dengan demikian Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional yang tidak kalah modern dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Prioritas pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan program kerja Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia.
Bangunan tiga lantai ini selesai dikerjakan selama 1 tahun, dan akan melakukan penerbangan perdana pada 6 Juni 2018. Terminal baru ini tentu sangat dibutuhkan terutama dalam melayani warga Jawa Tengah dan masyarakat lainnya yang akan menyambut mudik Lebaran 2018.
Pembangunan terminal baru ini akan membuat bandara Ahmad Yani menjadi semakin maju dan modern. Penerbangan perdana untuk terminal baru akan mulai dilakukan 6 Juni 2018. Kapasitas terminal baru akan menampung hingga 7 juta penumpang per tahun.
Konsep pembangunan infrastuktur bandara ini bersifat ramah lingkungan. Terminal baru nantinya artistik dengan konsep eco airport dan go green. Lampu jalan pakai solar cell, pengolahan airnya reserve osmosis dan me-recycle air tambak untuk operasional. Terminal baru ini akan memanjakan para penumpang dengan pelayanan sejak kedatangan penumpang, penggunaan troli, check in, screening, dan lainnya.
Sebagai seorang calon petahana, Ganjar Pranowo ingin menegaskan bahwa pembangunan infrastuktur di Jawa Tengah sejalan dengan program kerja pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah ini mampu mensinergikan program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan di daerah.
Dengan demikian visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia diterjemahkan secara baik oleh gubernur Jawa Tengah saat ini. Bandara Ahmad Yani adalah salah satu ikon kemajuan infrastruktur di Jawa Tengah karena berada di Semarang yang merupakan ibu kota provinsi.
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani dibangun oleh BUMN PT Angkasa Pura I dengan nilai investasi sebesar Rp 2,2 triliun dan merupakan bandara terapung di atas air yang pertama di Indonesia. Pengembangan Bandara di Ibukota Provinsi Jawa Tengah itu termasuk program Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017.
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani memiliki luas area 58.652 meter persegi, atau hampir sembilan kali lebih besar dibanding luasan terminal bandara lama yang hanya 6.708 meter persegi. Setelah selesai dibangun, terminal baru akan mampu menampung sebanyak 7 juta penumpang per tahun atau 19 ribu penumpang setiap harinya. Sedangkan kapasitas terminal lama hanya 800 ribu penumpang per tahun.
Selain terdapat 30 unit counter check in untuk mempercepat pelayanan kepada penumpang maskapai, Terminal Baru Bandara Internasional Ahmad Yani juga dilengkapi tiga unit garbarata.
Luas apron baru mencapai 72.522 meter persegi yang dapat menampung 13 pesawat berbadan ramping (narrow body) atau konfigurasi sepuluh pesawat narrow body dan dua pesawat berbadan lebar (wide body) kargo.
Proyek pengembangan Bandara Ahmad Yani terdiri dari lima paket yakni, paket pekerjaan lahan dan jalan akses, dan paket pekerjaan apron dan jalur taksi yang telah rampung seluruhnya. Paket pekerjaan pembangunan terminal baru akan selesai November 2018. Lalu, paket bangunan penunjang dan lansekap serta paket pekerjaan pengelolaan air akan selesai pada 2019.
Pembanguan terminal baru Bandara Ahmad Yani adalah strategi kampanye politik yang positif jelang Pilkada Jawa Tengah. Keberhasilan pembangunan terminal baru ini membuktikan bahwa kerja nyata jauh lebih berharga dari pada sekedar retorika saat debat cagub-cawagub. Masyarakat Jawa Tengah akan bisa membedakan kualitas calon pemimpin dengan melihat rekam jejak para kandidat.
Tentu masyarakat Indonesia, termasuk warga Jawa Tengah masih ingat rekam jejak Sudirman Said waktu menjadi menteri ESDM dimana ia ngotot memilih membangun Kilang Gas Blok Masela secara offshore (di luat) yang lebih menguntungkan kepentingan asing dibandingkan masyakarat Maluku. Dari sini masyarakat sudah bisa menyimpulkan mana pemimpin yang berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan mana pemimpin yang berpihak kepada kepentingan asing.