BEKASI(IndependensI.com)- Hari pertama melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Senin (3/9/2018), Toto M Toha memberi arahan kepada pejabat Pemkot Bekasi terkait perlu adanya prioritas pembangunan. Usai memimpin apel pagi, ia pun langsung meminta kesediaan para pejabat untuk rapat koordinasi.
Saat itu, ia menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus Pemerintah Kota Bekasi. Diantaranya penyerapan anggaran dan penarikan pendapatan asli daerah serta prioritas pada perubahan APBD.
“Ya akan berimbang akselerasi antara penyerapan dan pendapatan daerah. Perlu tingkatkan PAD dari berbagai sektor,” kata Toto di Aula Nonton Sontanie Kantor Wali Kota Bekasi.
Untuk tingkatkan PAD katanya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu menggenjot berbagai sektor pendapatan, seperti retribusi dan pajak daerah. Dari laporan yang ia terima, per Agustus 2018, PAD baru mencapai 50 persen dari yang ditargetkan sebesar 70 persen.
“Berkaitan realisasi pendapatan perlu digenjot sehingga bisa sesuai dengan rencana. Langkanya dari sektor PBB, parkir, reklame dan lainnya,” kata Toto.
Ia juga meminta dukungan segenap aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tugas keseharian sehingga semua berjalan sebaik-baiknya. “Ini penting dukungan semua pihak dan optimis agar visi misi Kota Bekasi tercapai,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda, mengatakan pihaknya optimis realisasi sektor pendapatan daerah bisa tercapai didukung penuh lurah dan para camat. Menurutnya masih ada waktu empat bulan untuk mencapainya.
“Kami optimis realisasi capaian target yang ditentukan. Posisi masih awal September masih ada empat bulan kedepan. Kita lewat program intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak, target bisa tercapai,” kata Aan.
Kepada lurah dan camat, agar PBB jangan menunggu sampai jatuh tempo. Bukan hanya kita menyuruh warga membayar justru dari awal kita jemput bola, Aan menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, penyerapan anggaran di lingkungan Pemkot Bekasi, hingga triwulan ketiga 2018, masih rendah. Hingga saat ini serapannya baru sekitar 44 persen dari total APBD 2018 sebesar Rp 5,6 triliun. (jonder sihotang)