BEKASI (IndependensI.com)- Pajak Kendearaan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Kota Bekasi, merupakan terbesar se Jawa Barat. Kemudian, PKB dan BBNKB itu, disetorkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka, wajarlah kalau sebagian dari pendapatan itu dikembalika ke Kota Bekasi untuk pembangunan.
Terkait hal itu, Wali Kota Bekasi terpilih, Rahmat Effendi, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembalikan porsi PKN dan BBNKB sebesar-besarnya untuk
pembenahan tata ruang Kota Bekasi.
“Kalau Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, berkenan membiayai Kota Bekasi yang punya penghasilan luar biasa sebesar Rp1,8 triliun per tahun dari pajak BBNKB, tolong dikembalikan sebesar-besarnya untuk pembenahan Kota Bekasi,” katanya, belum lama ini.
Dikatkan, Kota Bekasi merupakan daerah penghasil pajak BBNKB terbesar di Jabar yang selama ini disetorkan kepada kas Pemprov Jabar. Namun pengembalian dana tersebut dalam bentuk pembenahan infrastruktur
di Kota Bekasi selama ini dirasa masih sangat minimal.
Rahmat mengapresiasi niat Gubernur Jabar untuk melakukan normalisasi Kalimalang sebagai destinasi wisata air pada 2019 dengan mengadopsi Sungai Cheyonggyecheon di Seoul, Korea Selatan.
“Sebetulnya proyek revitalisasi Kalimalang sudah pernah saya sampaikan detail enginering desain (DED) sudah ada sejak 2017, namun karena berbenturan proyek infrastruktur jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung
Melayu (Becakayu) maka ditunda,” katanya.
Dikatakan Rahmat, kompensasi atas pajak BBNKB untuk Kota Bekasi bisa disalurkan melalui pembuatan destinasi wisata di Kota Bekasi.
Salah satunya, Situ Rawagede di Kecamatan Rawalumbu seluas 6-7 hektare yang kini telah dilengkapi dengan Gedung Kesenian representatif. Situ tersebut dibangun secara swadaya APBD setempat yang berpadu
dengan konsep wisata air berikut sejumlah fasilitasnya.
“Kalau ada pusat wisata air dengan segala fasilitas hotel bintang lima di dalamnya, bisa kita tampung tenaga kerja berikut penghasilan bagi Pemkot Bekasi,” katanya.
Rahmat pun mengundang Ridwan Kamil untuk datang ke Kota Bekasi untuk mengamati sejumlah persoalan sosial kemasyarakat yang kini penting untuk diperhatikan oleh Pemprov Jabar.
“Ayo pak Gubernur, lihat Kota Bekasi dan bangun Kota Bekasi, jangan hanya melihat Kota Bekasi sebagai pintu gerbang Jabar, tapi harus jadi cerminan dan mukanya Jabar,” katanya.
Ditaksir, jumlah kendaraan bermotor jenis mobil dan sepeda motor sedikitnya 1, juta unit. Sementara pajak kendaraan itu, masuk ke kas Pemprov Jawa Barat. (jonder sihotang)