TANJUNG PINANG (IndependensI.com) – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung operasional Pelabuhan Tanjung Pinang sebagai Pilot Project peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.
Sebagaimana informasi sebelumnya, Pelabuhan Tanjung Pinang menjadi salah satu dari enam pelabuhan yaitu Pelabuhan Kali Adem, Surabaya, Bau-bau, Tarakan dan Ambon (Tulehu) yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Demikian disampaikan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Dwi Budi Sutrisno sesaat setalah membuka acara Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran di Tanjung Pinang, Selasa (25/09/2108).
Menurut Dwi, dari enam pelabuhan yang ditargetkan menjadi pilot project, tiga pelabuhan diantaranya akan menjadi prioritas pada tahap awal penerapannya, yakni Pelabuhan Kali Adem, Tanjung Pinang dan Baubau.
“Guna mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan peningkatkan standar keselamatan pelayaran pada pelabuhan-pelabuhan dimaksud serta memastikan aspek-aspek keselamatan pelayaran terpenuhi, mulai dari sisi kapalnya harus benar-benar laiklaut, awak kapal yang tersertifikasi, sterilisasi pelabuhan melalui pembagian zonasi, kesiapan petugas pelabuhan seperti halnya di bandara, pemasangan peralatan pemeriksaan (x-ray), serta penegakkan hukumnya,” terang Dwi Budi.
Lebih lanjut Dwi mengungkapkan, sebagai negara kepulauan, tak dapat dipungkiri bahwa angkutan laut menjadi transportasi andalan masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya, kecelakaan di laut masih kerap terjadi sehingga perlu dilakukan pembenahan.
“Sebagai implementasi arahan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut, dalam melakukan pembenahan kami menggunakan pendekatan spasial/lokasi. Misalnya di Danau Toba, kami datang ke sana untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan terhadap hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, mulai dari kapalnya, pengawakannya, regulasinya, ataupun aspek-aspek lainnya, begitu pula dengan lokasi lainnya,” jelasnya.
Karena itulah, lanjut Dwi, tentunya diperlukan pemberian edukasi atau bimbingan teknis tentang peningkatan keselamatan pelayaran kepada para petugas pelabuhan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan dan instansi terkait di daerah, operator kapal, perusahaan galangan kapal serta stakeholder terkait lainnya, sebagaimana yang dilaksanakan di Tanjung Pinang pada hari ini.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenhub dan instansi yang ada di Kepulauan Riau serta stakeholder terkait, untuk dapat bekerja sama mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran secara konsisten, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas akan pentingnya keselamatan pelayaran.
“Terakhir, saya berharap hasil dari Bimtek ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Kemenhub dalam meramu peraturan, ketentuan atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan di Tanjung Pinang dan sekitarnya sehingga keselamatan pelayaran di Indonesia dapat benar-benar terwujud,” pungkas Dwi.
Dalam Bimtek yang diselenggarakan selama 3 (hari) dari tanggal 25 s.d. 27 September 2018 ini, para peserta akan mendapatkan materi baik teori maupun praktik terkait penegakan hukum dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sertifikasi keselamatan kapal, penerapan e-ticketing, mekanisme pelayanan penumpang, barang dan kendaraan, navigasi pelayaran, pengawakan kapal, pengukuran dan pendaftaraan kebangsaan kapal, pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, serta rancang bangun, stabilitas dan garis muat.
Adapun Bimtek Keselamatan Pelayaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan ini, sebelumnya telah dilaksanakan juga di beberapa lokasi, antara lain di Danau Toba, Selayar/Bulukumba, Kali Adem Muara Angke, Surabaya/Sumenep, Tanjung Pinang, dan selanjutnya akan dilaksanakan di Baubau.