JAKARTA (Independensi.com) – Salah satu perusahaan manajemen konsultan multinasional paling terkemuka, Mc Kinsey, merilis pernyataan bahwa revolusi industri 4.0 dampaknya akan 3.000 kali lebih dahsyat dari revolusi industri pertama yang terjadi sekitar 200 tahun yang lalu.
Presiden Jokowi mengamini akan hal itu. Untuk itulah Pemerintah berkomitmen membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0.
Saat peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai bagian rangkaian acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center pada Rabu (4/4) lalu, Presiden mengatakan Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini.
Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan juga menggelar Ajang Aquatica Asia dan Indoaqua 2018 yang mengusung tema “Transform Aquaculture Business Into Industry 4.0”. Hal itu dinilai menjadi momen penting untuk mengawali penciptaan bisnis akuakultur yang lebih efisien.
Sebagaimana diketahui perkembangan teknologi informasi telah sedemikian dinamis. Era Industri 4.0 merupakan etape baru transformasi bisnis akuakultur dari semula konvensional ke arah yang berbasis digital atau Internet of Things (IoT).
“Subsektor akuakultur siap menyongsong era industri 4.0 dengan fokus utama pada tujuan pencapaian efesiensi, produktivitas dan nilai tambah. Era ini harus kita tangkap sebagai peluang, sehingga nilai ekonomi sumberdaya akuakultur ini mampu dimanfaatkan secara optimal”, ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka ajang Aquatica Asia dan Indoaqua 2018 di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Rabu (28/11).
Slamet menjelaskan, upaya mentransformasi bisnis akuakultur dalam industri 4.0 akan memberikan solusi terbaik khususnya dalam membangun sistem produksi yang lebih efisien dan terukur mulai dari aspek teknis produksi, penguatan SDM dan aspek manajemen bisnisnya.
Menurutnya ada beberapa indikator yang bisa dicapai melalui industri 4.0 ini yakni : efisiensi mata rantai pasar melalui interkoneksi sistem informasi tataniaga guna maningkatkan nilai tambah di level pelaku bisnis akuakultur dan keterjangkauan harga dilevel konsumen; penciptaan sistem informasi logistik input produksi yang efisien dan mudah dijangkau oleh pelaku akuakultur; penguatan data base untuk menjamin sistem ketelusuran dalam proses produksi akuakultur; penciptaan sistem mitigasi dan early warning sistem melalui penyediaan data base kondisi lingkungan secara real time; pencapaian efisiensi produksi melalui teknologi akuakultur berbasis digitalisasi; dan reformasi birokrasi perijinan berbasis online yang lebih efisien dan bertanggungjawab untuk menarik investasi.
“Indikator di atas sudah mulai dilakukan. Pada kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi para start up yang sudah menginisiasi transformasi bisnis aquaculture terutama dalam hal membangun sistem informasi bisnis dan skema pembiayaan crowdfunding. Tentu ini sangat positif untuk mempercepat pengembangan bisnis akuakultur,” Slamet menambahkan.
Sustainable Aquaculture
Namun demikian, Slamet menekankan bahwa penerapan teknologi digitalisasi dalam proses produksi harus dalam kerangka menjamin sustainable aquaculture.
“Prinsip sustainable aquaculture mutlak diterapkan. Kita tidak ingin akuakultur dicap sebagai kegiatan yang tidak ramah lingkungan. Ini pesan yang selalu disampaikan oleh Bu Menteri (Susi Pudjiastuti-Red). Oleh karenanya, saya selalu katakan untuk tidak lagi menggunakan induk/benih dari alam, tidak menggunakan obat obatan dan bahan kimia yang tidak direkomendasikan, menghindari alih fungsi lahan, dan pengendalian limbah budidaya”, tegasnya.
Sementara itu, Norman Lim, Digital Solution Lead Asia, PT. Cargill menyampaikan bahwa teknologi digital dalam akuakultur ke depan setidaknya akan menjembatani 5 ( lima) hal yakni : penyediaan dan interkoneksi akses data dari onfarm secara real time; menjamin keamanan data; analisis data; pengembangan perangkat otomatos dalam proses produksi; dan menjamin akses ketelusuran produk dalam supply chain.
“Di PT. Cargill sistem ini sudah dibangun. Kami memiliki perangkat sistem dengan nama IQshrimp. Dengan sistem ini akan membantu petambak udang untuk mengambil keputusan yang tepat melalui input data yang dapat diakses secara real time dari onfarm, ungkap Lim.
Optimalisasi Bisnis
Tidak hanya peluang, akuakultur juga dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya di era persaingan global, khususnya era yang saat ini sedang hangat yaitu era Revolusi Industri ke-4 atau Industri 4.0. Dimana isu utama yang diangkat dalam era ini yaitu daya saing dan produktivitas.
Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan perdagangan global yang semakin ketat, maka produk akuakultur harus berdaya saing tinggi. Sedangkan produktivitas dan daya saing tinggi, tidak terlepas dari ketersediaan input teknologi yang efisien, mutu produk yang terjamin, rantai sistem produksi yang efisien dari hulu hingga hilir dan sumberdaya manusia maupun mesin yang efisien.
Teknologi digital akan mengefisiensi mata rantai pasok industri perikanan dan pemberdayaan bagi pembudidaya kecil. Selama ini distribusi produk perikanan budidaya umumnya melewati rantai bisnis yang panjang mulai dari pembudidaya ikan hingga ke konsumen akhir, akibatnya terdapat akumulasi margin dalam komponen harga akhir yang membebani konsumen.
Dengan teknologi digital, pembudidaya ikan dapat memasarkan produknya langsung ke konsumen tanpa melewati rantai pasok yang panjang sehingga biaya transaksi menjadi lebih mudah, sehingga akumulasi margin yang sebelumnya terjadi dapat ditekan dan dinikmati oleh pembudidaya ikan dalam bentuk harga jual yang lebih baik, sementara konsumen mendapat harga yang lebih murah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus mendorong akuakultur berbasis e-commerce digital yang bertujuan untuk : (1) memperpendek rantai distribusi yang tidak efisien karena mendekatkan produsen ikan dengan pasar ritel (eceran); (2) memberikan kepastian harga di pembudidaya ikan dan konsumen; (3) meningkatkan konektivitas serta menghilangkan batas jarak, ruang dan waktu untuk menyediakan sarana input dan pasar dalam pengembangan industrisasi akuakultur; dan (4) menghadirkan model bisnis akuakultur yang efisien di tengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat memberikan sambutan Seminar dan Kick Off Aquatica Asia & Indoaqua 2018 bertema Transform Aquaculture Businnes Into Industry di Jakarta, 29 Agustus 2018.
Lebih lanjut, Slamet menjelaskan bahwa transformasi industrialisasi akuakultur di era industri 4.0 menuju otomatisasi dan digitalisasi harus meliputi : (1) transformasi dari berorientasi pada eksploitasi sumberdaya alam (SDA) menunju efisiensi SDA, jasa dan peningkatan nilai tambah dan produktivitas, (2) transformasi dari penggunaan unskilled tenaga kerja menuju penciptaan lapangan kerja yang benar-benar diperuntukkan bagi SDM terlatih sedangkan lapangan kerja untuk unskilled tenaga kerja dapat berkurang, dan (3) transformasi dari kondisi akses pasar yang terbatas dan daya saing produk yang rendah menuju akses pasar yang terbuka luas (hyper koneksi), berdaya saing tinggi dan manajemen yang efisien.
“Teknologi informasi dapat mengefisienkan rantai distribusi, sehingga harga jual di tingkat konsumen lebih murah dari pasar tradisional, serta pemanfaatkan teknologi informasi dalam akuakultur juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi ketersediaan benih unggul, pakan, sarana dan prasarana produksi”, tambahnya.
Industri 4.0 tentunya menjadi ajang baru sekaligus tantangan bagi sub sektor akuakultur, bagaimana menciptakan sistem akuakultur yang efisien berbasis digitalisasi teknologi.
“Kita bersyukur, di era digitalisasi saat ini telah lahir banyak sekali startup di kalangan anak-anak muda kreatif termasuk sebagai startup di bidang teknologi digital di bidang akuakultur, dimana mereka mampu menghadirkan model bisnis akuakultur yang efisien di tengah-tengah masyarakat”, tegas Slamet.
Seperti startup InFishta, Crowde, dan Venambak yang mengembangkan financial technology (Fintech) seperti pengembangan model crowfunding bagi berbagai pembiayaan usaha akuakultur, dengan model ini diharapkan akan menarik lebih banyak investasi, disisi lain tentunya akan membantu pembudidaya untuk scale up atau meningkatkkan kapasitas usahanya.
Ada juga startup E-Fishery yang mengembangkan teknologi peralatan atau sarana budidaya seperti authomatic feeder yang mengembangkan teknologi feeder otomatis berbasis android. Dengan teknologi ini, maka kegiatan budidaya akan lebih efisien dan efektif baik waktu, tenaga maupun biaya karena mampu menurunkan FCR.
“Melalui kerjasama antar berbagai pihak, terlebih peran dari startup ini, maka bisnis akuakultur ke depan akan mampu berdaya saing dan tidak ketinggalan dari sektor-sektor lainnya dalam pemanfaatan teknologi digital, dan sudah barang tentu akan mendorong percepatan pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya akuakultur bagi kemajuan perekonomian secara nasional”, terang Slamet.
Pada kesempatan yang sama, Thomas Darmawan, Ketua Komtap Industri Pengolahan Makanan dan Protein KADIN Indonesia, sekaligus Ketua Bidang Perikanan APINDO menyampaikan bahwa konsumsi prosuk ikan per kapita di Indonesia tahun 2018 pada sebesar 43,88 kg/kapital/tahun. Sehingga dibutuhkan peran teknologi informasi berbasis e-commerce seperti Go-Food, GoBox, Blibli, Tokopedia, dan lainnya.
“Untuk menjadi eksportir perikanan yang handal serta Feed to The World (penyumbang makanan bagi dunia), sangat diperlukan peran industri digital untuk menciptakan produk masa depan, seperti ditampilkan produk dengan inovasi baru, produk-produk siap saji dan pengolahan dan pengemasan terstandardisasi”, tambah Thomas.
Untuk diketahui, Ditjen Perikanan Budidaya bersama PT. Permata Kreasi Media, Trobos Communication (Tcomm) sebagai Event Organizer juga startup Minapoli, Amoeba PT Telkom akan mengadakan event Aquatica Asia & Indonesian Aquaculture (Indoaqua) pada tanggal 28 – 30 November 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, mendatang. Event mencakup kegiatan forum bisnis, hacking marathon (hackathon), job fair, startup gallery, expo dan seminar hasil penelitian perikanan.
Melalui penyelenggaran event tersebut diharapkan seluruh stakeholders akuakultur dapat bertemu, berdiskusi, berbagi informasi, melakukan transaksi bisnis, mencapai kesepakatan-kesapakatan kerjasama dan hal bermanfaat lainnya.
Output yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk : (1) meningkatkan peluang ekspor di bidang perikanan budidaya; (2) sebagai pemacu pertumbuhan investasi di bidang perikanan budidaya bagi daerah-daerah potensial; (3) sebagai akselerasi pertukaran informasi dan teknologi di bidang perikanan budidaya baik lokal maupun global; serta (4) untuk meningkatkan penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif oleh pelaku usaha perikanan budidaya.
Pengendalian Residu dan Kontaminan
Keberterimaan produk akuakultur menjadi mutlak untuk meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, sebagai bagian penting dalam suplai kebutuhan pangan, maka aspek keamanan pangan menjadi keniscayaan dalam meningkatkan preferensi konsumen.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta. Kamis (29/11).
Slamet menjelaskan lebih lanjut bahwa seiring dengan tren kebutuhan ikan yang kian meningkat, maka subsektor akuakultur harus yang terdepan dalam mensuplai kebutuhan tersebut. Namun demikian menurut Slamet, produk yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek mutu dan keamanannya.
“Ini bentuk tanggungjawab kita, bahwa aspek keamanan pangan harus dikedepankan untuk menjamin kesehatan masyarakat sebagaimana amanat dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. KKP dalam hal ini sangat berkomitmen, salah satu dengan dikekuarkannya Permen KP No 39 tahun 2015 tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Kimia dan Kontaminan”, jelas Slamet
Berdasarkan data hasil monitoring residu dari tahun 2010 – 2018 menunjukkan bahwa data hasil uji non compiant (NC) terus menurun, bahkan data hingga triwulan IV tahun 2018 belum ada sampel yang terdeteksi mengandung residu atau non compiant.
Disamping itu, capaian dari pembangunan sistem monitoring residu nasional tersebut telah berhasil meningkatkan kepuasan para buyer terhadap kualitas produk perikanan Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum pernah mendapat laporan atau surat Rapid Allert System For Food and Feed (RASFF) dari negara buyer khususnya terkait cemaran atau residu pada produk perikanan budidaya kita yang di ekspor.
“Ini adalah suatu prestasi yang dapat kita banggakan bersama, karena berkat kerja keras kita bersama selama ini, produk perikanan budidaya yang diekspor memiliki daya saing dan nilai jual yang sangat kompetitif”, imbuhnya.
Hasil audit DG Sante Simpulkan tak ada Temuan Mayor pada Proses Produksi Akuakultur
Sebagaimana diketahui, bulan lalu Tim Auditor dari DG Sante, Uni Eropa telah melakukan audit sistem mutu dan keamanan pangan di 2 Provinsi yakni Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Dari draft laporan hasil investigasi yang diterima KKP menunjukkan bahwa temuan tersebut sebagian besar tidak bersifat mayor, artinya lebih terhadap kesesuian persyaratan antara regulasi nasional dengan regulasi yang berlaku di Uni Eropa.
Tim auditor UE juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Indonesia untuk bisa meyakinkan konsumen masyarakat Eropa terhadap keamanan pangan produk perikanan Indonesia. Ini dibuktikan dengan hanya 3 (tigs) rekomendasi yang diberikan oleh tim auditor UE dalam draft laporan audit.
Ketiga rekomendasi tersebut secara garis besar terkait dengan : (1) Ruang lingkup NRMP harus sudah mencakup kegiatan pembenihan, substansi uji erythromycin serta lokasi yang ekspor ke UE yang harus disampling meskipun dari segi produksi masih relatif rendah; (2) Penerapan ISO 17025 di laboratorium harus dioptimalkan termasuk kegiatan validasi dan tindak lanjut hasil profisiensi test; dan (3) Tindak lanjut dan investigasi yang dilakukan terhaap unit budidaya yang terdeteksi residu harus diperluas ke kolam/tambak dan lingkungan sekitarnya.
“Rekomendasi UE ini, tentunya menjadi PR bersama untuk secara konsisten melaksanakan rekomendasi tersebut dan ini baik sebagai bahan acuan kebijakan sistem pengendalian residu nasional. Dalam rangka menyukseskan program monitoring residu kami berharap prosedur monitoring residu bisa dijalankan oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari pengambilan sampel sesuai alokasi sampel, pengiriman sampel, pengujian dan input data di setiap tahapan.Tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi penggunaan anggaran, penempatan personil/SDM yang kompeten pelaksana monitoring residu, dan upaya pengembangan kapasitas laboratorium penguji residu yang perlu dilakukan terus menerus”, pungkas Slamet.
Menindaklanjuti rekomendasi UE tersebut KKP akan mendorong pemetaan rencana aksi mulai dari level Pusat, Provinsi maupun laboratorium. Perencanaan, implementasi yang didukung dengan ketersediaan regulasi dan Standar Operaional Prosedur (SOP) yang sudah diharmonisasikan dengan regulasi internasional harus mulai jadi fokus perhatian. (Advertorial)