SEMARANG (Independensi.com) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mendorong pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), salah satunya dengan melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk Bus Rapid Transit (BRT).
Hal tersebut disampaikannya dalam Grand Launching Program Konversi Gas BRT Trans Semarang dan Seminar Nasional “Transportasi Membangun Negeri” di Gedung Patra Jasa Convention Hall, Semarang pada Rabu (9/1).
Pengembangan sistem BRT merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pengembangan transportasi perkotaan untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan modal share angkutan umum dengan penggunaan angkutan umum yang lebih efisien dalam menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk BRT.
“BRT adalah sistem transit berbasis bus berkualitas tinggi yang memberikan layanan yang cepat, nyaman, serta memiliki kapasitas angkut yang besar, karena BRT memiliki fitur yang mirip dengan sistem kereta ringan atau metro, sehingga dapat diandalkan dibanding layanan bus biasa,” kata Budi
Sistem BRT dapat menjadi solusi dari kekurangan layanan bus reguler, seperti terjebak dalam kemacetan, mengganggu lalu lintas dengan menaikturunkan penumpang di sisi jalan, serta kebocoran pendapatan dari tiket on-board.
Pengembangan sistem BRT diakui Dirjen Budi harus saling terintegrasi dengan moda dan sistem transportasi lain. Sifatnya yang memiliki flexibilitas tinggi dalam penetapan rute dapat menunjang angkutan umum lain yang dibutuhkan masyarakat.
Penerapan transportasi yang terintegrasi di perkotaan menjadi sangat penting, karena saat ini pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan. Turunnya sharing angkutan umum disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.
Hal ini menimbulkan dampak yang lebih besar seperti bertambahnya angka kemacetan serta pencemaran lingkungan dari hasil pembakaran BBM, seperti gas CO2, PM10, dan Timbal (Pb),” jelas Dirjen Budi.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sudah waktunya Indonesia memiliki sistem transportasi massa yang lebih nyaman, accessible, dan tarifnya terjangkau. Ini penting karena masyarakat masih lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi, sehingga jalan semakin macet dan tingkat polusi semakin tinggi.
Data pada Ditjen Perhubungan Darat menunjukkan sudah ada lebih dari 140 kota di berbagai belahan dunia yang telah menerapkan sistem BRT untuk membantu memfasilitasi mobilitas, mengurangi jumlah kendaraan bermotor dan kemacetan, serta mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kegiatan transportasi perkotaan.
Di Indonesia sudah muncul bibit sistem BRT di beberapa kota, salah satunya di Pekanbaru, Batam, Semarang, dan Bandung.
Pemerintah akan serius mengubah paradigma masyarakat untuk mulai meninggalkan kendaraan pribadinya baik sepeda motor maupun mobil dan beralih menggunakan kendaraan umum. Maka diharapkan masyarakat dapat menyambut program BRT ini dengan baik sehingga dapat mengurangi kemacetan dan tingkat polusi.