JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, proyek Kereta Api Semicepat Jakarta-Surabaya yang telah disetujui akan segera dikerjakan.
Proyek Kereta Api semi cepat Jakarta-Surabaya kini sedang finalisasi dengan pihak Jepang sebagai pemberi pinjaman, untuk difinalkan feasibility study (FS) agar segera bisa dibangun.
Untuk diketahui jika proyek kereta api semi cepat ini jadi, nantinya waktu tempuh Jakarta-Surabaya hanya 6 jam atau lebih cepat 3 jam dari kereta api yang ada awkarang dengan waktu tempuh 9 jam lebih.
Proyek ini juga menimbulkan minat sejumlah perusahaan BUMN untuk bersinergi. BUMN dinilai mampu membangun kereta api semicepat koridor Jakarta-Surabaya.
Keberhasilan beberapa perusahaan BUMN pada transportasi berbasis rel telah dibuktikan seperti LRT Sumatera Selatan yakni PT Waskita Karya, LRT Jabodebek PT Adhi Karya, LRT Jakarta PT Wijaya Karya. Kemudian sarana LRT Sumatera Selatan dan sarana kereta bandara PT Inka, persinyalan PT LEN, dan operator PT KAI.
Dalam desain awal, beberapa segmen kereta semicepat akan berupa jalan rel layang atau elevated tracksepanjang 46 km di 12 lokasi terpisah, terutama yang melintas dalam kota, seperti Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Di Semarang, akan dibangun jalan rel layang terpanjang yakni 9,5 km.
Untuk naik dan turun penumpang, ada empat stasiun, yaitu Manggarai. Jakarta; Kejaksaan, Cirebon; Tawang, Semarang; dan Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Sepanjang koridor terdapat 25 stasiun operasi. Stasiun operasi ada yang dua jalur sebanyak 10 stasiun dan tiga jalur ada 15 stasiun. Tiga jalur salah satunya untuk darurat dan sarana pemeliharaan.
Jalur akan steril dari perlintasan sebidang dengan dibangun 124 jalan layang dan 339 jalan terowongan, serta ditambah jembatan penyeberangan orang. Operasi KA semiekspres Jakarta-Surabaya dengan perkiraan waktu tempuh 5 jam 38 menit akan berlangsung delapan kali sehari.
Perkiraan biaya pembangunan KA semicepat Jakarta-Surabaya adalah Rp83,01 triliun. Termasuk jalan layang dan lahan atau Rp67,1 triliun tanpa fly over.
Terkait dengan finalisasi, Menteri Perhubungan Budi mengatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam studi kelaikan tersebut, yaitu harganya harus lebih ekonomis, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus lebih banyak, kemudian kontraktor porsinya harus seimbang antara asing dan kontraktor dalam negeri termasuk didalamnya kontraktor swasta.