BIMA (IndependensI.com) – Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan pelebaran Sungai Padolo dan Melayu yang melewati Kota Bima dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Normalisasi sungai dilakukan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui perkuatan tebing sungai, perbaikan dan pemasangan bronjong.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan cenderung durasinya lebih pendek namun dengan intensitas yang tinggi sehingga kerap mengakibatkan banjir.
“Penghijauan memang harus, tetapi dampaknya baru akan terasa 15-20 tahun yang akan datang. Kita ingin dalam waktu dekat tidak terjadi lagi banjir,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy mengatakan, prioritas normalisasi sungai dilakukan pada lokasi sungai yang melewati permukiman dan persawahan, yakni Sungai Padolo dan Melayu. Normalisasi sungai dilakukan dengan memperlebar sungai dari sekitar 8 meter menjadi 25 meter sepanjang 8 km. Selain itu dilakukan pengerukan sedimen sehingga kapasitasnya bertambah.
Asdin mengungkapkan, banjir bandang yang melanda Kota Bima pada 2016 lalu disebabkan oleh berkurangnya hutan di wilayah hulu dan terjadinya penyempitan serta sedimentasi di hilir sungai akibat semakin banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain itu, sampah juga menjadi salah satu penyebab air sungai meluap ke kota tersebut.
“Untuk normalisasi Sungai Padolo sudah dilakukan sejak 2016 dengan total anggaran Rp 75 miliar. Sementara untuk selanjutnya akan dilakukan normalisasi pada Sungai Melayu dengan panjang penanganan 15 km. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,5 miliar sambil menunggu rencana dana loan sebesar Rp 235 miliar untuk keseluruhan normalisasi 15 sungai di Bima,” ujar Asdin.
Dalam melakukan normalisasi sungai, tambah Asdin, kendala yang dihadapi yakni keberadaan rumah yang berada di bantaran sungai yang terkena pekerjaan normalisasi. Untuk itu pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk penyelesaiannya.
“Saat ini penanganan diprioritaskan pada wilayah hilir sungai, agar air yang mengalir bisa lancar menuju laut tidak meluap ke kota. Kita buatkan pelebaran alur sungai dan drainasenya yang saat ini sebagian menyempit tertutup permukiman,” kata Asdin.
Syahrun Ibsa, Ketua RT 12 RW 04 Kelurahan Rawa Dompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, NTB mengatakan, sejak dilakukan normalisasi Sungai Padolo, banjir tidak kembali meluap hingga ke permukiman warga meskipun hujan deras. “Pada saat banjir 2016 lalu, sekitar 72 Kepala Keluarga yang terdampak dengan ketinggian banjir hampir 2 meter hingga tengah perkampungan,” ujarnya.