JAKARTA (IndependensI.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan cadangan surat suara 2 persen. Cadangan tersebut untuk surat suara pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.
“Surat suara yang dicetak ini berjumlah sesuai TPS plus 2 persen untuk mencegah apabila ada daftar pemilih khusus (pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb namun bisa menggunakan hak pilih) dan surat suara rusak,” ucap Komisioner KPU Ilham Saputra di PT Aksara Grafika Pratama, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).
Dalam pemilihan umum (Pemilu) ini, KPU telah membedakan masing-masing warna surat suara.
“Surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu, DPR RI berwarna merah, DPD RI berwarna merah, DPRD provinsi berwarna biru, DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau. Ini sudah ada dalam PKPU kita, yang rencananya akan segera kita sahkan di Menkumham. Sekarang sedang dalam proses perundangan,” ujarnya.
Katanya, perbedaan warna surat suara tersebut bertujuan agar pemilih tidak salah memasukkan surat dalam kotak suara.
“Ini supaya tidak ada kesalahan karena ketergesa-gesaan oleh pemilih yang datang di akhir-akhir pemungutan suara yaitu jam 1 siang, juga memudahkan petugas kami dalam melakukan pekerjaan pemungutan pekerjaan suara,” tuturnya.
Sementara itu, dari data yang diterima perusahaan pencetak surat suara yang berada di luar Jakarta yaitu PT Temprina Media Grafika sebanyak 255.019.544 lembar atau 27,13 persen, PT Adi PerkasaMakassar sebanyak 77.054.270 lembar atau 8,20 persen, dan PT Puri Panca Pujibangun sebanyak 107.714.950 lembar atau 11,46 persen.
Total surat suara yang dicetak keseluruhan ada 939.879.651 lembar dengan biaya sebesar Rp 603.342.100.900. Dalam pengadaan surat suara ini, KPU mengklaim melakukan penghematan Rp 269.349.301.525 atau 30.86 persen jika dihitung dari harga perkiraan satuan (HPS) sebesar Rp 872.691.402.425
Jika dihitung dari pagu anggaran sebesar Rp 894.720.293.000 maka efisiensinya sebesar Rp 291.378.192.100 setara dengan 32.57 persen.