BEKASI (IndependensI.com)- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi di Kota Bekasi, menjadi pilot project pengolahan sampah termal.
Peresmiannya dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir, Kepala BPPT Hammam Riza, Asisten Daerah Provinsi DKI Jakarta Yusdama Faisal, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani, di Kota Bekasi, Senin (25/3/2019).
Penerapan pengolahan sampah termal ini sesuai Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2018, sebagai upaya pemecahan masalah sampah perkotaan di Indonesia. Proses termal tersebut akan mengurangi kapasitas pengolahan 100 ton perhari yang ada di TPST Bantargebang. Pengolahan itu juga bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai learning center dalam inovasi di bidang pengolahan sampah.
Sistem pengendalian gas buang dimulai sejak pengaturan time, temperature, dan turbulance (3T) di zona pembakaran mencegah pembentukan dioxin dan nox. Kemudian gas dibuang akan diturunkan suhunya secara mendadak dengan air quencher mencegah terbentuknya dioksin.
Seperti diketahui pemanfaatan sampah menggunakan teknologi termal nantinya akan mengurangi timbunan sampah yang selama ini menjadi masalah yang berkepanjangan pada banyak kota besar di Indonesia, terutama di ibu kota.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza dalam mengatakan, proses pembangunan PLTSa proses termal berjalan.
“Alhamdulillah kami BPPT bersama Pemprov DKI Jakarta sudah menyelesaikan pembangunan PLTSa pertama di Indonesia, dan kami juga berharap akan menjadi solusi masalah timbunan sampah di kota kota besar, khususnya DKI Jakarta ini,” ujar Hammam.
Perlu diketahui, teknologi termal merupakan teknologi dalam pengelolaan sampah yang mampu mereduksi volume sampah secara cepat dan mengubahnya menjadi energi.
“Pengolahan sampah menggunakan teknologi termal, karena mampu memusnahkan sampah dalam waktu yang cepat dan signifikan,” kata Hammam.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berharap usaha dengan pemusnahan sampah ini bisa bekerja secara cepat dan signifikan agar sampah tidak menumpuk dan menjadi solusi yang diharapkan. Hal seperti ini merupakan keinginan Presiden Joko Widodo yang tengah bertahun- tahun selalu menjadi permasalahan di negara kita.
Hal ini juga akan diterapkan di berbagai kota agar sampah tidak menjadi permasalahan kembali, minimal kita berusaha dengan adanya PLTSa Merah Putih ini, ujar Luhut.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan bahwa program ini telah menerapkan sistem percepatan pembuangan sampah melalui gas. Pemerintah DKI sendiri telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui beberapa kontrak kerja di wilayah TPST Bantargebang.
Pemerintah Kota Bekasi dari dulu menyediakan lahan untuk pembuangan sampah Provinsi DKI Jakarta yang tiap harinya semakin menumpuk, diharapkan kembali melalui proses terapan kerja ini bisa mengatasi kembali masalah sampah di TPA ini.
Sebagaimana diketahui, tiap hari sedikitnya 7.000 ton sampah dari Jakarta dibuang di TPST Bantargebang Kota Bekasi. Hal ini pula membuat sekitar 17.000 kepala keluarga di tiga keluharan seputar TPST tersebut setiap bulan menerima uang kompensasi Rp 600.000 per bulan. (jonder sihotang)