BEKASI (IndependensI.com)- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi di Kota Bekasi, menjadi pilot project pengolahan sampah termal.
Sebab melalui program ini telah menerapkan sistem percepatan pembuangan sampah melalui gas. Sebab, Pemerintah DKI sendiri telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi melalui beberapa kontrak kerja di wilayah TPST Bantargebang.
Pemerintah Kota Bekasi dari dulu menyediakan lahan untuk pembuangan sampah Provinsi DKI Jakarta yang tiap harinya semakin menumpuk, diharapkan kembali melalui proses terapan kerja ini bisa mengatasi kembali masalah sampah di TPA ini, katanya baru-baru ini.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta yang berlokasi di Kota Bekasi, menjadi pilot project pengolahan sampah termal.
Peresmiannya dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir, Kepala BPPT Hammam Riza, Asisten Daerah Provinsi DKI Jakarta Yusdama Faisal, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani.
Penerapan pengolahan sampah termal ini sesuai Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2018, sebagai upaya pemecahan masalah sampah perkotaan di Indonesia. Proses termal tersebut akan mengurangi kapasitas pengolahan 100 ton perhari yang ada di TPST Bantargebang. Pengolahan itu juga bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai learning center dalam inovasi di bidang pengolahan sampah.
Sistem pengendalian gas buang dimulai sejak pengaturan time, temperature, dan turbulance (3T) di zona pembakaran mencegah pembentukan dioxin dan nox. Kemudian gas dibuang akan diturunkan suhunya secara mendadak dengan air quencher mencegah terbentuknya dioksin.
Seperti diketahui pemanfaatan sampah menggunakan teknologi termal nantinya akan mengurangi timbunan sampah yang selama ini menjadi masalah yang berkepanjangan pada banyak kota besar di Indonesia, terutama di ibu kota. (adv/humas/jonder sihotang)