Ditkapel Gelar Bimtek Keselamatan Pelayaran di 10 Wilayah

BANDA ACEH (Independensi.com) – Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, pada tahum 2019 ini akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keselamatan Pelayaran di 10 wilayah.

Wilayah yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Bimtek adalah; Aceh, Lombok, Banjarmasin, Padang, Gorontalo, Sorong, Manado, Ambon, Ternate dan Kupang.

Tahun 2018 lalu, Bimtek dilakukan di 4 wilayah. Baubau, Tarakan, Danau Toba, Muara Angke. Dampaknya sangat luar biasa.

“Kesadaran nelayan dan perusahaan pelayaran penyeberangan akan pentingnya keselamatan pelayaran pasca penyelenggaraan bimtek sangat positif,” kata Kasubdit Rancang Bangun Stabilitas dan Garis Muat Kapal Ditkapel, Gigih Retnowati ST MT pada pembukaan Bimtek Keselamatan Pelayaran Tahun Anggaran 2019 Periode I di Banda Aceh, Rabu (27/3).

Gigih Retnowati yang wewakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan Sugiono menjelaskan, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, kesadaran para stakeholder dibidang pelayaran seperti regulator, operator, perusahaan pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah sangat positif.

Hasil bimtek juga diimplementasikan langsung kepada para nelayan dan operator pelayaran kapal-kapal dibawah 30 GT. “Sekarang, setiap akan berlayar pasti menyiapkan terlebih dahulu alat keselamatan seperti life jacket,” mata Gigih.

Ini juga memberikan dampak positif terhadap angka kecelakaan di laut. Contoh di Tarakan. Sebelum ada bimtek sejumlah kecelakaan yang merenggut korban jiwa terjadi beberapa kali. “Setelah ada bimtek, kalaupun ada kecelakaan, korban jiwa bisa dihindari atau di minimalisir,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Biro Ekonomi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Amirullah yang membacakan sambutan Plt Gubernur NAD Nova Iriansyah mengatakan, bimtek memiliki arti penting terhadap keselamatan pelayaran di Propinsi Aceh.

Propinsi Aceh memiliki 180 gugusan pulau, dimana 44 pulau berpenghuni dan 136 tidak berpenghuni. Dari 23 kabupaten/kota yang ada di propinsi Aceh, sebanyak 18 kabupaten/kota berdampingan dengan laut, dan propinsi Aceh sendiri berbatasan langsung dengan perairan internasional.

Semua lembaga yang memiliki kewenangan dibidang kelautan harus aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Berbagai regulasi kelautan harus ditegakkan dengan bijaksana disertai sosialisasi yang berkesinambungan. (hpr)