Andrew Ambrose Atama Katama (tengah) di Bangkok, Thailand, 24 – 28 Maret 2019.

Suku Dayak di PBB: Harus Ada Konsep Aplikatif Bangun Jantung Borneo

JAKARTA (Independensi.com) – Perwakilan Tetap Penduduk Pribumi Suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Andrew Ambrose Atama Katama, menegaskan, Suku Dayak sebagai penduduk pribumi di Pulau Borneo wilayah Indonesia, Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia, harus memiliki konsep aplikatif di dalam pelestarian hutan di Jantung Pulau Borneo.

“Selama ini orang Dayak di Pulau Borneo, baru sebatas prihatin, terhadap praktik alihfungsi hutan di Pulau Borneo untuk perkebunan dan pertambangan berskala besar, tapi belum dibarengi sikap nyata di kalangan internal,” kata Andrew Ambrose Atama Katama, dalam percakapan elektronik dari Bangkok, Thailand,Jumat pagi (29/3/2019).

Andrew Abrose Atama Katama dikirim Borneo Dayak Forum Internasional, yaitu organisasi Suku Dayak mencakup Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, untuk dan atas nama Suku Dayak menghadiri Forum Masyarakat Asia Pasifik untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Asia Pacific Peoples Forum For Sustainable Development (APPFSD), 23 – 28 Maret 2019.

APPFSD membawa Organisasi dan Platform Masyarakat Sipil untuk mengadakan konferensi masyarakat sebelum Pertemuan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) dari Negara-negara Anggota tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimulai Senin, 25 Maret 2019.

Dikatakan Andrew Ambrose Atama Katama, semua orang tahu dan atau menyadari Pulau Borneo dengan hutannya sebagai paru-paru dunia. Kelestarian hutan di Pulau Borneo, jaminan keseimbangan ekosistem global.

Itu pula yang membuat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, membangun sebuah komitmen mengingat melalui Pelestarian Jantung Borneo atau Heart of Borneo (HoB) sejak 12 Februari 2007, membangun konsep pembangunan berkesinambungan berbasiskan pelestarian lingkungan hidup.

HoB mencakup luas lahan 23 juta hektar, dan sebagian besar berada di wilayah Indonesia, kemudian Malaysia (Sabah dan Sarawak), dan kemudian di Brunei Darusalam.

Wilayah HoB di Indonesia, mencakup Pegunungan Muller yang membentang lurus dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur/Provinsi Kalimantan Utara – Provinsi Kalimantan Barat, serta Pegunungan Schwaner, membentang lurus dari Provinsi Kalimantan Tengah – Provinsi Barat.

“Mesti ada konsep kearifan lokal di masing-masing Suku Dayak diadopsi di dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di kawasan HoB. Ini yang tengahh dirancang, untuk diimplementasikan dan selanjutnya didiskusikan secara internasional di Sekretariat Penduduk Pribumi di PBB, New York, Amerika Serikat,” ujar Atama Katama.

Andrew Ambrose Atama Katama, seorang Suku Dayak Kadazan dari Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, belum bersedia menjelaskan lebih lanjut program aksi nyata yang akan dilakukan, tapi konsep sekarang tengah disusun Tim Provinsi Kalimantan Barat.

“Bicara masalah Perwakilan Tetap Suku Dayak di PBB, sama sekali bukan bicara masalah politik. Kami orang Dayak di PBB, murni bicara masalah konsep pembangunan berbasiskan kebudayaan Suku Dayak di dalam mendukung dunia internasional dalam membangun Pulau Borneo secara berkelanjutan,” ungkap Atama Katama.

Dalam forum internasional di fasilitasi PBB di Bangkok, Andrew Ambrose Atama Katama menyampaikan pidato tahunan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), dengan menyatakan keprihatinan dan kritikan keras.

Keprihatinan dan kritikan keras kepada sektor swasta, para faounder internasional/lembaga donor dan lembaga keuangan internasional yang sering memberikan pinjaman (donor) kepada pihak swasta tetapi Pulau Borneo (Pulau Dayak) yang menjadi objek mereka untuk di “hancurkan”.

Praktik penghancuran melalui perkebunan dan pertambangan baik di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, merupakan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat Adat Dayak dan masyarakat asli Kalimantan lainnya.

Atama Katama memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Malaysia dimana Suku Dayak dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka sebagai Ahli utusan Pemerintah kedua negara itu untuk PBB dan atas memaklum itentang keberadaannya sebagai Utusan Masyarakat Adat Dayak Borneo (Refrensentatif Indigenous People Of Dayak Borneo).

Dimana sebagai utusan masyarakat adat Dayak Borneo yang menjunjung tinggi adat, Andrew Ambroses Atama Katama, sangat menghormati keberadaan Delegasi Indonesia, Delegasi Malaysia dan Delegasi Brunei Darussalam, dalam membangun Pulau Borneo.

Andrew Ambrose Atama Katama, berharap keberadaan negara (pemerintahan) di Borneo baik Malaysia, Indonesia dan Brunei Darusallam dapat memahami terhadap orang Dayak masa kini di Borneo dimana sebagai utusan Boreno Dayak Forum Internasional suara Dayak wajib dikumandangkan di sini (forum-forum PBB).

“Terutama tentang sistem pembanguan yang berkelanjutan dan berkeadilan terhadap masyarakat Suku Dayak di Borneo dan adil dalam pengelolahan Sumber Dayak Alam, adil terhadap posisi di Pemerintahan dan Politik,” ungkap Andrew Ambrose Atama Katama. (Aju)