Jakarta (Independensi.com)
Pasca calon presiden Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Adil Makmur mendeklarasikan kemenangan dalam pemilihan presiden 2019, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kader-kadernya untuk ditarik dari Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Menurut pengamat politik DR Andi Yusran dari Analisa Indopoll Research and Consultan, sekilas memang instruksi dari SBY yang juga mantan Presiden RI ke enam untuk menarik kader-kadernya dari Tim BPN Prabowo-Sandi tersebut bisa dimaklumi
“Karena pertimbangan dari SBY bahwa deklarasi kemenangan dalam pilpres 2019 yang dilakukan sepihak oleh Prabowo bisa menimbulkan kerawanan politik dan ketegangan,” kata Andi Yusran kepada Independensi.com, Jumat (19/4/2019).
Namun dari penilaiannya bahwa melalui instruksi tersebut, SBY sebenarnya sedang memainkan jurus penyelematan. Pertama sekedar pembenaran semata untuk mulai mengambil sikap menyeberang, mengingat posisi petahana Jokowi menguat selepas hasil quick count.
Dikatakan Andi Yusran mundur dari koalisi BPN Prabowo-Sandi bisa bermakna reposisi politik bagi Demokrat. “Menjauh dari kubu Prabowo dan mendekat ke kubu Jokowi,” tuturnya.
Tapi yang kedua, kata dia, bisa jadi SBY kecewa dengan hasil pemilu presiden yang tidak memiliki ‘coat tail effect’ bagi Partai Demokrat. “Nyatanya perolehan suara Demokrat ‘melorot’ versi quick count,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh pengurus partai dan kadernya tidak terlibat segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.
Instruksi itu disampaikan SBY melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.
Seperti dikutip Antara surat yang berisi empat poin itu dibenarkan Syarief Hasan. “Ya (benar surat dikirimkan SBY),” ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam.
Berikut isi surat SBY tersebut:
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.
4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.(MUJ)