JAKARTA (IndependensI.com) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto menegaskan tidak semua partai politik bisa bergabung ke koalisi pemerintah. Apalagi, saat ini masih terlalu dini untuk menentukan formasi koalisi dalam pemerintahan selanjutnya.
Dia melanjutkan, penentuan koalisi dan kerja sama politik baru bisa ditentukan setelah ada keputusan resmi soal Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.
“Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan. Dan sekali lagi ini pemilu belum lama senja, masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi. Konfigurasi politik yang sebenarnya setelah KPU menetapkan. Itu lah yang akan menentukan arah dan kerjasama kita ke depan,” katanys, Selasa (30/4/2019).
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan itu menuturkan TKN tidak menutup komunikasi seluruh partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera ( PKS). Partai berlambang dua bulan sabit dan padi itu diketahui sebagai partner ‘sekutu’ Gerindra dalam pencalonan capres-cawapres.
Meski demikian, Hasto menjelaskan dalam membentuk koalisi harus ada kesamaan visi, misi, daya dukungan partai politik terhadap paslon nomor urut 01.
“Untuk koalisi pertimbangannya banyak aspek, rekam jejaknya, daya dukungnya terhadap konfigurasi politik yang memperkuat dukungan Jokowi- Ma’ruf Amin. Tapi yang tidak kalah penting berdialog dengan ketum parpol,” tegasnya Hasto.
Disinggung soal pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dia memastikan belum ada kesepakatan apapun. Dia menyebut pertemuan Jokowi dan Zulkifli, tidak otomatis menjadi pintu masuk bagi PAN bergabung ke koalisi Jokowi.
“Jadi harus dibedakan upaya menciptakan komunikasi politik yang kondusif dengan upaya membangun sebuah koalisi. Karena kalau dilihat, peta konfigurasi politik yang ada sekarang kekuatan 60,7 persen itu sudah dimungkinkan,” tuturnya.