JAKARTA (IndependensI.com) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaskan, pihaknya siap menjadi fasilitator adu data hitungan suara dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
Hal itu menanggapi jawaban kubu capres 02 Prabowo Subianto atas tantangan kubu capres 01 Joko Widodo untuk adu data saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional KPU. “KPU sudah punya data. Silakan BPN atau TKN menyandingkan data masing-masing. Kalau KPU tidak keberatan jadi fasilitator, TKN juga OK,” kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Karding menyebut BPN berkelit untuk membuka sistem penghitungan data internal. Dia menilai kubu Prabowo tak bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang digaungkan.
“Yang ada, mereka malah sibuk berkoar-koar di media sosial dan melakukan manuver jungkir balik pembentukan opini publik,” kata Ketua DPP PKB itu.
Maka itu TKN meminta BPN bisa membuka data kecurangan dalam rapat pleno KPU. Serta adu data rekapitulasi internal.
Karena itu pula, Karding menilai wacana membentuk tim pencari fakta Pemilu oleh kubu Prabowo akan dengan sendirinya gagal. “Jangan juga sampai mendesak presiden untuk menerbitkan Keppres kalau mereka juga masih malu-malu buka data,” imbuhnya.
BPN Juga Siap
Sementara Itu, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fadli Zon menanggapi tantangan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf untuk membandingkan data hitungan suara Pilpres. Kata Fadli, tim IT BPN siap berdebat dengan tim dari kubu Jokowi.
“Silakan saja. Itu kemarin dari BPN itu yang bagian IT-nya sudah bahkan mengundang untuk mendebat itu. Saya kira dibuka buka aja sekalian, bagus itu,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/5).
Hal itu terkait tantangan TKN adu data rekapitulasi internal. Kubu Prabowo sebelumnya mengklaim telah unggul 54,24 persen. Jubir TKN Arya Sinulingga mencurigai data kubu Prabowo karena suara yang masuk baru 54 persen. Dia menuding mengapa Prabowo menang karena hanya mengambil data dari provinsi lumbung suara. Belum lagi, Arya menilai suara masuk itu tidak konsisten karena sebelumnya klaim menang di angka 62 persen saat suara masuk di internal BPN 40 persen. (dan)