JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 – 5,6 persen dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020. Meski demikian, pemerintah perlu menerapkan kehati-hatian namun tetap optimis untuk mewujudkannya.
“Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3 – 5,6 persen, Pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur,” kata dia, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Dia menjelaskan, perkiraan batas bawah dalam asumsi pertumbuhan ekonomi menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan.
“Landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional,” ujarnya.
Selain itu, dia menyatakan konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.
Sementara itu, investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi.
“Hal ini sejalan dengan pendapat F-HANURA agar Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.
Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan.
Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya. (dan)