Ciptakan Pilkades Damai, Forkopimda dan Bupati Gresik Larang Money Politik

Kegiatan itu, diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim, Kepala PN dan Ketua DPRD Gresik. Dengan tujuan agar pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai. Sehingga, tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan rusaknya tatanan kerukunan masyarakat desa.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib bahwa gerakan tersebut bersifat himbauan untuk masyarakat desa yang daerahnya akan melaksanakan Pilkades.

“Kami berharap semua pihak, bisa bekerja sama untuk mewujudkan gerakan itu dengan serius. Terutama, pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan selaku aparat penegak hukum. Untuk menegakan aturan secara profesional, demi terciptanya Pilkades yang damai dan bermartabat,” katanya kepada independensi.com, Senin (8/7).

“Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkades. Harus bisa menjadi motor pengerak, dalam mencegah praktek politik uang pada pelaksanaan Pilkades,” tuturnya.

Apalagi lanjut Qolib, larangan melakukan politik uang pada pelaksanaan Pilkades itu. Telah termaktub, dalam Peraturan Daerah (Perda) 12 tahun 2015 pasal 48 ayat (1) huruf n. Tentang, pedoman pencalonan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Kades).

Serta, Perda nomor 8 tahun 2018 seluruh Calon Kepala Desa (Cakades) tentang larangan memberikan kepada masyarakat atau pendukung melalui tindakan memberi uang untuk mempengaruhi pemilih,” urainya.

“Pemilihan tanpa politik uang ini, sudah pernah dibuktikan saat pilgub jatim 2018 dan sukses. Untuk itu, dilevel Pilkades serentak 2019 Pemkab Gresik harus berani melakukannya. Agar masyarakat tidak muda dibodohi dengan janji-janji  materi,” tandasnya.

“Mari lewat pemilihan pimpinan dilevel desa ini, kita biasakan berkompetisi dengan sehat tanpa iming-iming apapun. Biarkan hati nurani yang berbicara, untuk menentukan sikap atau pilihan,” pungkasnya.