Jakarta (IndependensI.com) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengumpulkan para tokoh agama terkait peningkatan peran tokoh agama terhadap isu perempuan dan anak. Pertemuan yang baru dilakukan oleh Menteri Yohana ini, diharapkan mendorong sinergi dan keterlibatan aktif tokoh agama bersama pemerintah menuntaskan masalah perempuan dan anak. Terutama kasus kekerasan melalui pendekatan agama.
“Perempuan dan anak adalah aset berharga Tanah Papua. Jaga mereka, lindungi mereka, jangan ada yang menjadi korban kekerasan. Tidak perlu melihat jauh-jauh, perhatikan anak-anak disekitar saja dulu. Kalau tokoh agama perhatikan umat-umatnya,” ujar Yohana melalui rilisnya, Selasa (31/7/2019).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Partisipasi Masyarakat, menyelengarakan Pertemuan Koordinasi Menteri PPPA dengan Tokoh Agama Papua di Jayapura. Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan, Deputi Bidang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra, serta 80 tokoh agama perwakilan 6 agama di Provinsi Papua (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buha, Kong Hu Cu).
Menteri Yohana menjelaskan, pelibatan masyarakat termasuk tokoh agama dalam memperhatikan perempuan dan anak, bukan hanya komitmen pemerintah Indonesia, tetapi komitmen seluruh dunia, sehingga tidak ada alasan bagi para tokoh agama di Papua tak acuh. Dalam sesi dialog, para tokoh agama menyambut baik pertemuan koordinasi. Meski mereka berharap dapat berkontribusi lebih besar dengan melakukan langkah strategis.
“Sebagi tokoh agama, sedih dan terkadang bingung kasus menimpa perempuan dan anak di Papua, banyak. Kalau di Papua, peredaran minuman keras menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dan masalah. Saya berharap agar kita semua bisa memberikan kontribusi dan masukan apa yang mau kita kita capai dalam rangka melindungi perempuan dan anak di Papua,” ungkap Pendeta Matan Ayorbaba, Sekretaris Umum Persekutun Gereja-Gereja di Tanah Papua.
Sedangkan Deputi Bidang Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharmaputra mengatakan, menyatukan antara agama, adat dan pemerintah memang bukan pekerjaan mudah, tapi semua harus dilandaskan kepada kepentingan manusia. “Intinya adalah memanusiakan manusia,” tambah Ghafur Dharmaputra.