JAKARTA (Independensi.com) – Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah , Faozan Amar mengatakan pengangkatan seorang tentara sebagai Menteri Agama (Menag) bukan hal yang baru.
Hal itu, lanjut Faozan, sama seperti pengangkatan Menteri Agama berlatar belakang ormas Muhammadiyah, NU atau bahkan partai politik.
“Karena itu, tak sepatutnya ada pihak-pihak yang merasa kecewa, apalagi mengklaim dirinya paling berjasa. Alamsyah Ratu Prawinegara dan Tarmizi Taher adalah Menteri Agama berlatar belakang militer,” kata Faozan, baru-baru ini.
Faozan menegaskan pengangkatan Menteri adalah hak preogratif presiden. Karena itu, tugas semua pihak adalah menerima sepenuhnya Menteri yang telah diangkat Presiden dan bersama-sama mengawalnya serta mengingatkan jika ada hal yang keliru.
Faozan juga mengungkapkan bahwa Presiden menugaskan secara khusus agar Menag fokus kepada masalah penanganan radikalisme dan ekstremisme. Sebab radikalisme agama telah menjadi ancaman negara yang berlandaskan Pancasila.
Dan untuk bisa menangkal radikalisme, diperlukan seorang menteri yang memiliki latar belakang ahli strategi dan orang yang ‘bersih’.
“Selama 3 periode Menteri Agama nyaris mencetak hatrick menjadi terpidana korupsi. Mulai dari Said Aqil Al Munawar dan Surya Dharma Ali dan Menag sesudahnya telah menjadi saksi korupsi di KPK. Hal itu tentu akan menyulitkan tugas-tugas memberantas radikalisme, ekstrimisme dan korupsi. Bagaimana mungkin lantai akan bersih kalau kain pelnya kotor,” kata Faozan.
Belum lagi, lanjut Faozan, kerukunan di internal Kementerian Agama sendiri yang kurang kondusif karena polarisasi “Minha dan minhum”. Hal itu menyulitkan kerja-kerja kementerian yang bersemboyan “Ikhlas Beramal” tersebut.
“ Maka, seperti disampaikan oleh Menag Fachrul Razi, dirinya bukan menteri Agama Islam tapi menteri Agama RI. Karena itu, Kemenag harus mengayomi semua agama dan aliran kepercayaan yang ada. Bukan hanya mengayomi satu agama apalagi hanya satu golongan,” tegs Faozan, yang juga Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia ini.