Jakarta (Independensi.com)
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan optimis pada tahun 2019 memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Dalam upaya meraih predikat WBK tersebut, kami pun telah menerapkan enam area perubahan,” tutur Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Arie Arifin Bratakusumah kepada wartawan belum lama ini.
Enam area perubahan itu, kata Arie, meliputi manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabiltas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Disebutkan Arie khusus untuk meningkatkan pelayanan publik sejumlah fasilitas pun sudah dan sedang dibangun pihaknya. Antara lain tempat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang dilengkapi antara lain fasilitas ruang tunggu dan ruang konsultasi.
“Selain itu tempat bermain anak-anak. Kemudian klinik kesehatan dan beberapa aplikasi kita sudah buat,” tutur mantan Asisten Pengawasan Kejati Sumatera Selatan ini.
Dikatakannya sejumlah fasilitas sebagian sudah selesai dan ada yang masih on progres.”Tetapi kita optimis semua akan selesai tepat pada waktunya.”
Arie sendiri mengakui memang tidak mudah untuk mewujudkan WBK di satkernya maupun satker-satker yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.
“Karena untuk bisa mewujudkan WBK yang baik membutuhkan proses. Baik waktu, tekhnis dan ada juga non teknisnya. Sebab ini ada kaitannya dengan enam area perubahan,” ucapnya.
Selain itu dia berusaha mengajak jajarannya untuk merubah mindset. “Tapi ini juga tidak mudah. Semua harus melalui proses secara perlahan-lahan dan kita perlu memberikan pemahaman.”
“Sebab meskipun kita sudah membuat komitmen bersama. Tapi semua itu tidak bisa dengan frontal langsung,” ucap Arie.
Meski demikian dia terus membangun semangat yang harus segera diwujudkan jajarannya di Kalsel yaitu menuju WBK dan WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
“Alhamdulillah kami masuk nominasi penilaian bersama dua Kejaksaan Negeri di Kalsel yaitu Kejari Banjar Baru dan Kejari Hulu Sungai Tengah untuk WBK dan WBBM. Memang masih ada yang harus disempurnakan dan diperbaiki. Tapi progresnya lumayan baik,” ucap Kajati.(MUJ)