Suasana dialog Tuntaskan Kali Lamong dan Normalisasi Total

Pemprov, BBWS dan Legislatif Siap Pecahkan Persoalan Kali Lamong

GRESIK (Independensi.com) Untuk membedah persoalan Kali Lamong, sejumlah wartawan bersama DPRD Gresik Jawa Timur. Mengelar dialog bertajuk, ”  Tuntaskan Kali Lamong  dan Normalisasi Total”, yang berlangsung di salah satu Hotel di Gresik, Kamis (5/12)
Dialog itu, menghadirkan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak sebagai keynot speaker, dan sejumlah nara sumber. Seperti, anggota Komisi V  DPR RI Syafiuddin, Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani,  Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik, Asep Heri, Kabid Perencanaan dan program BBWS, Dwi Agus Kuncoro, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H dan Kepala DPUTR Gresik, Gunawan Setijadi.
Wagub Jatim menyatakan bahwa Kali Lamong masuk dalam  tiga program  prioritas nasional di wilayah  Gerbangkertosusila (Gresik– Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo– Lamongan).” Sebab, wilayah tersebut adalah wilayah yang mampu menyumbang 50 persen ekonomi di Jatim.
“Jika enam wilayah itu, mengalami banjir maka bisa mengganggu program pemerintah. Makanya, pemerintah provinsi Jatim dan pemerintah pusat sangat konsen untuk menuntaskan persoalan banjir Kali Lamong,” ujarnya.
Bahkan, penanganan banjir Kali Lamong masuk program nasional percepatan pengendalian banjir Kali Lamong dan masuk dalam  Perpres Nomor 80 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan ekonomi nasional di kawasan Gerbangkertasusila,” tuturnya.
“Jadi, percuma kita muluk-muluk membahas era industri 4.0 kalau wilayah kita masih banjir. Untuk itu, penuntasan problem banjir Kali Lamong bisa tuntas dengan sinergitas semua pihak,” tegasnya.
Senada juga disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik, Tarso Sagito bahwa pemerintah harus serius menuntaskan Kali Lamong.
“Saya itu merasa prihatin setiap banjir korban nyawa dan meteriil selalu berjatuhan. Kerugian materiil banjir bulan Maret-April 2019 saja mencapai Rp 78.843.000.000. Masak untuk membangun Bendung Gerak Sembayat (BGS) mampu, menornalisasi Kali Lamong masak tak mampu,” ungkapnya.
Sementara, anggota Komisi V DPR RI Syaifudin menegaskan bahwa dirinya siap membantu memperjuangkan anggaran untuk normalisasi Kali Lamong.
” Saya siap bantu mengusulkan anggaran yang dibutuhkan, untuk rencana normalisasi Kali Lamong. Seperti, yang digambarkan Pak Wagub sekira Rp 1 triliun lebih. Untuk itu saya bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya, akan membantu memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan,” tandasnya. (Mor)