JAKARTA (Independensi.com) – Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kerap dipamerkan dalam angka makro, satu fakta kerap luput bagi jutaan keluarga Indonesia adalah rumah pertama masih menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Harga tanah naik lebih cepat dari upah, akses kredit semakin selektif, sementara generasi muda dihadapkan pada pasar kerja yang rapuh. Dalam kondisi itu, perumahan bukan lagi sekadar urusan properti semata, melainkan telah menjadi persoalan keadilan ekonomi.
Di sinilah peranan BTN Housingpreneur lebih dari sekadar program inovasi. Kegiatan ya g merupakan Inisiatif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini menjadi semacam uji publik, tentang sejauh mana sistem keuangan dan kebijakan perumahan benar-benar berpihak pada mereka yang paling membutuhkan rumah pertama.
Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menegaskan, BTN Housingpreneur dirancang sebagai ruang terbuka bagi ide-ide lintas sektor untuk menjawab persoalan perumahan secara lebih menyeluruh. “Kami mengumpulkan startup-startup di bidang perumahan, mulai dari property technology (proptech), produsen material bangunan yang mengandung unsur keberlanjutan (sustainability), desain rumah rendah emisi atau rumah hijau, dan lain-lain,” ujar Setiyo seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.
Antusiasme terhadap program ini mencerminkan keresahan yang sama. Lebih dari 8.000 pendaftar mengikuti seleksi BTN Housingpreneur 2025 hingga akhirnya terpilih 58 inovator yang tampil di BTN Expo 2026. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa generasi muda melihat sektor perumahan sebagai ruang perubahan, bukan sekadar ladang bisnis.
“Kami menggandeng talenta-talenta muda untuk membangun teknologi dan kewirausahaan di bidang perumahan, karena ekosistem perumahan selalu membutuhkan ide-ide baru. Sebagai bank yang punya ekosistem perumahan paling besar, kami mencari mitra-mitra baru yang dapat diajak berkolaborasi untuk bisa di-scale up,” kata Setiyo.
Inovasi yang muncul pun bergerak melampaui pendekatan lama. Material bangunan dari limbah non-plastik, cat tembok berbahan sekam padi, hingga pemanfaatan limbah kopi menunjukkan upaya menekan biaya konstruksi tanpa mengorbankan kualitas. Dalam perspektif ekonomi, ini adalah kritik terhadap struktur biaya perumahan yang selama ini kian menjauh dari daya beli masyarakat berpenghasilan terbatas.
Pendekatan teknologi juga memperlihatkan pergeseran cara pandang. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan risiko banjir dan kondisi lahan sejak tahap awal perencanaan. Hal ini menegaskan bahwa rumah masa depan tak bisa lagi dibangun dengan asumsi stabilitas iklim. Risiko lingkungan kini menjadi variabel ekonomi yang menentukan nilai dan keberlanjutan hunian.
Namun, inovasi paling krusial menyentuh aspek yang selama ini paling sensitif yakni akses kepemilikan. Skema rent-to-own dan hunian bertahap menawarkan jalan tengah bagi mereka yang terjebak di antara pendapatan terbatas dan harga rumah yang terus naik. Kepemilikan dibangun secara gradual, bukan dipaksakan lewat uang muka yang sering kali tak realistis bagi generasi muda.
Langkah BTN tersebut berjalan seiring kebijakan pemerintah. Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang mencapai Rp3,5 triliun menegaskan perumahan masih diposisikan sebagai penggerak ekonomi produktif. Hanya saja efektivitasnya tetap bergantung pada satu pertanyaan mendasar yaitu apakah kredit benar-benar menjangkau kelompok yang selama ini tersisih?
Optimistis
BTN sendiri optimistis pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) pada 2026 akan melampaui 10 persen, seiring peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 210.000 unit. “Tahun ini kami expect pertumbuhan tentunya di atas 10%. Ini sesuai dengan target pemerintah, di mana kuota rumah subsidi meningkat menjadi 210.000 unit,” ujar Setiyo.
Dari sisi pasokan, BTN menaruh fokus pada penguatan developer kecil dan menengah di daerah. “KPP di sisi supply sangat sejalan dengan target 210.000 unit. Kami mendukung developer-developer, terutama developer kecil di daerah, agar target ini tercapai,” kata Setiyo.
Dengan lebih dari 10.000 mitra developer, tantangannya kini bukan sekadar kuantitas proyek, tetapi keberlanjutan dan kualitas hunian. Dari sisi permintaan, BTN mulai mendorong segmen pekerja informal yang selama ini sulit mengakses KPR. “Segmen pekerja informal ini yang akan kita dorong. Dengan skema sebelumnya cukup sulit, tapi dengan KPP kita ingin mereka lebih affordable untuk mendapatkan KPR subsidi sekaligus mendukung usaha mereka,” ujarnya.
Langkah ini berani, namun bukan tanpa risiko. Tekanan ekonomi sepanjang 2025 sempat mendorong kenaikan kredit bermasalah. “Secara industri memang ada pressure peningkatan NPL, termasuk di KPR. Ini juga efek lanjutan dari pandemi Covid-19,” jelas Setiyo. BTN mengklaim berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. “Good news-nya, sejak kuartal IV NPL sudah mulai turun. Full year 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya, mendekati angka 3%,” imbuhnya.
Ke depan, BTN bahkan mengusulkan perluasan subsidi hingga rumah dengan harga maksimal Rp750 juta untuk menyasar kelas menengah urban. “Makanya diusulkan ada limit subsidi untuk segmen menengah sampai dengan Rp 750 juta. Harapannya itu bisa mendorong segmen non subsidi yang di atas Rp 200 juta agar paling tidak pertumbuhannya sejalan dengan segmen subsidi,” tuturnya.
Pada akhirnya, BTN Housingpreneur adalah cermin sekaligus taruhan. Prigram ini mencerminkan kegelisahan lama sektor perumahan dan bertaruh bahwa inovasi mampu memperkecil jurang akses. Bagi publik ada pertanyaan terpenting yakni bukan seberapa canggih ide yang ditawarkan, melainkan seberapa jauh keberanian ini mampu mengubah rumah pertama kembali menjadi fondasi keadilan ekonomi, bukan sekadar produk finansial.
Kata Kunci SEO
About The Author
